KPK Usul Dana Parpol Rp 8.461 per Suara

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan dana bantuan partai politik dari negara sebesar Rp8.461 per suara. Angka ini mengoreksi kajian pada 2017 yang menyimpulkan dana bantuan parpol sebesar Rp10.000 per suara.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan kajian pada 2017 berdasarkan data yang terbatas, sementara untuk tahun ini melibatkan masukan ataupun data partai politik.

"Menurut perhitungan KPK dan LIPI, besarnya pendanaan per suara adalah Rp8.461, tahun pertama. Aslinya sekitar Rp16 ribuan, tapi 50 persennya ditanggung Pemerintah. Setiap tahun naik 5 persen, sehingga pada akhir tahun kelima Rp10.284 per suara di pusat," kata Pahala.

Saat ini bantuan yang diberikan negara terhadap partai politik sebesar Rp1.000 rupiah per suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pahala menjelaskan terdapat sejumlah prasyarat dalam pencairan alokasi bantuan 50 persen negara kepada partai politik, seperti kinerja yang diatur dalam sistem integritas partai politik (SIPP) dan audit.

"Jadi, kita akan sebutkan bahwa basis pemikirannya sama, 50 persen dari dana partai akan ditanggung oleh negara, 50 persen lain tetap dari partai," lanjut Pahala.

Ia berujar usul mengenai bantuan ini diberikan secara bertahap lantaran partai politik tidak siap jika langsung menerima seluruhnya. (*)

KPK

BERITA REKOMENDASI