KPK Usul Pengawasan Pemerintah Daerah

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan beberapa usulan kepada Presiden Joko Widodo terkait pengawasan pemerintahan daerah. Usulan itu mencakup pengangkatan kepala inspektorat, pengawasan alokasi dana desa, juga soal pemecatan bagi PNS yang bermasalah.

Hal itu terungkap ketika Pimpinan KPK bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat, 5 Mei 2017. Hanya komisioner KPK Laode Muhammad Syarif yang tak hadir dalam pertemuan tersebut.

KPK mengusulkan agar pejabat inspektorat tidak diangkat oleh kepala daerah. Hal itu untuk merespon banyaknya kepala daerah yang terkena kasus korupsi.

Komisioner KPK Alekxander Marwata mengatakan, pengawasan internal melalui inspektorat masih lemah. Minimnya fungsi pengawasan inspektorat menjadi salah satu penyebab banyaknya kepala daerah yang terkena kasus korupsi.

Menurutnya, sejauh ini KPK sudah menindak hampir 60 kepala daerah. Termasuk gubernur sampai wali kota/bupati. Di tengah maraknya kasus korupsi oleh pejabat pemerintahan, lembaga pengawas seperti inspektorat seharusnya bisa berperan. Namun hal itu tidak terjadi karena pejabat inspektorat itu diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

"Jadi, selama ini inspektorat tidak bisa bekerja independen. Ada ketakutan, kekawatiran, ketika mereka melakukan audit ada temuan menyangkut kegiatan yang menyentuh kepentingan pejabat-pejabat tertentu atau kepala daerahnya. Sehingga mereka tidak berani melakukan penindakan," katanya dalam konferensi pers.

KPK mengusulkan kepada presiden agar pengangkatan kepala inspektorat atau auditor tidak di bawah kepala daerah. Diusulkan ada lembaga independen di luar pemerintah daerah yang melakukan pembinaan terhadap inspektur maupun auditor inspektorat. (*)

KPK

BERITA REKOMENDASI