KPU Harap MK Segera Bacakan Putusan Uji Materi UU Pilkada

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Mahkamah Konstitusi diminta segera membacakan putusan atas uji materi perkara nomor 92/PUU/XIV/2016 yang diajukan para Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Periode 2012-2017. Uji materi tersebut diajukan terhadap Pasal 9 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Menurut Mantan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro, putusan atas uji materi UU Pilkada seharusnya dapat dibacakan karena saat ini terhitung telah sembilan bulan proses hukum berjalan. Gugatan atas UU Pilkada yang diajukan KPU telah terdaftar di MK sejak 4 Oktober 2016.

"Jadi kami merasa bahwa ada kepentingan yang harus menjadi perhatian bersama untuk menghadapi agenda kepemiluan kita ke depan, ada dua agenda yang sangat mendesak untuk dipersiapkan yaitu Pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019," ujar Juri, Kamis (22/06/2017).

Gugatan diajukan KPU atas UU Pilkada karena lembaga itu ingin mendapat independensi dalam menyusun peraturan KPU (PKPU). Kemandirian KPU dianggap tergerus karena Pasal 9 huruf a UU Pilkada mewajibkan lembaga itu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam membuat PKPU.

Pada pasal 9 huruf a UU Pilkada tertulis bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi "menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat."

Sejak proses persidangan selesai pada Desember 2016, Juri mengaku sudah mengirim surat pada MK agar segera mengeluarkan putusan uji materi. Ini merupakan kali kedua surat pengingat dikirimkan Juri dan teman-temannya bekas komisioner KPU RI kepada MK. (*)

BERITA REKOMENDASI