KPU Izinkan Videotron untuk Kampanye

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan pasangan capres dan cawapres menggunakan videotron yang merupakan reklame digital dengan visual gambar bergerak sebagai media kampanye. Komisioner KPU Wahyu mengatakan, videotron merupakan salah satu bentuk alat peraga kampanye (APK) yang boleh dipakai capres-cawapres.

"Videotron itu salah satu item APK. Itu kan ada baliho, spanduk, billboard, dan juga videotron. Jadi semua masuk APK, bukan iklan kampanye," ujar Wahyu ketika dijumpai di kantornya di Menteng Jakarta Pusat, Rabu (17/10).

Oleh karena itu, peserta pemilu atau dalam hal ini pasangan capres-cawapres boleh berkampe menggunakan videotron. Asal sesuai titik-titik yang disiapkan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan, penggunaan videotron untuk media kampanye harus sesuai peraturan yang berlaku. Masing-masing daerah, katanya, memiliki aturan (perda) yang berbeda tentang videotron.

Menurut Abhan, tidak salah jika saat ini ada peserta pemilu yang menggunakan videotron sebagai media kampanye. Sebab, saat ini memang sudah masuk tahapan kampanye. "Masalahnya dalam perda di setiap daerah itu ada wilayah yang memang dilarang untuk digunakan sebagai tempat kampanye. Maka sebaiknya disesuaikan dengan perda masing-masing daerah," ujar Abhan.

Sedangkan untuk kampanye di kampus, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir menegaskan, sesuai UU, semua capres dan cawapres termasuk semua yang terkait dalam politik tidak boleh melakukan kegiatan di dalam kampus.
"Kampus bukan tempat untuk kampanye parpol maupun kampanye calon presiden maupun cawapres. Ini harus betul-betul dilakukan, sehingga kampus betul-betul untuk pengembangan akademik dan meningkatkan kualitas sumber daya," kata Menristekdikti M Nasir.

Soal kemungkinan terjadinya polemik antara ranah politik dan ranah akademik, Menristekdikti mengatakan, yang namanya kampus bukan dilihat dari ranah akademik dan politik. Namun, kalau orang akan datang ke kampus dia adalah seorang yang ditetapkan sebagai calon, menurut Menrisekdikti, itu 'related party transaction', ada hubungan istimewa.

Mengenai apakah larangan memasuki kampus itu juga berlaku bagi Presiden yang berstatus sebagai Calon Presiden, Menristekdikti M Nasir mengatakan, presiden adalah sebagai kepala negara bukan sebagai calon. Bisa saja calon presiden/calon wakil presiden datang ke kampus, lanjut Menristekdikti, asal syaratnya satu, itu permintaan KPU dan para calon yang telah ditetapkan didatangkan semua. (Sim/Edi)

 

 

KPU

BERITA REKOMENDASI