KSOP Kepulauan Seribu Buka Gerai Pengukuran Kapal

JAKARTA.KRJOGJA.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Kepulauan Seribu melakukan membuka Gerai Pengukuran Kapal Tradisional di Bawah 7 GT (Gross Tonnage) bagi masyarakat dan nelayan di Kepulauan Seribu.

Kegiatan pengukuran kapal ini akan berlangsung selama 6 (enam) hari dari tanggal 10 hingga15 Desember 2018 di 6 (enam) pulau di Kepulauan Seribu. Antara lain Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Lancang dan Pulau Panggang dengan target pengukuran sebanyak 696 kapal nelayan. 

"Jumlah ini akan terus berkembang karena empat hari terakhir kami mengirimkan tim pendahuluan ada di beberapa pulau yang terjadi penambahan jumlah kapal. Nanti data fixednya setelah selesai gerai," Kepala KSOP Kelas V Kepulauan Seribu, Capt. Herbert EP. Marpaung, di Pulau Pramuka, Senin (10/12/2018).

Gerai Pengukuran kapal dibawah 7 GT di Pulau Pramuka dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kegiatan di lokasi ini diikuti 80 kapal dengan melibatkan dua petugas ahli ukur. Sementara untuk keseluruhan lokasi Gerai Pengukuran, diterjunkan 14 petugas ahli ukur kapal.

Capt. Herbert EP. Marpaung mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu melalui proses pengukuran kapal tradisional di bawah 7 GT guna mendapatkan pas kecil.

"Kami ingin kapal-kapal tradisional di Kepulauan Seribu dapat memiliki izin dan memenuhi aspek legalitas sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sekaligus memastikan kapal laiklaut atau tidak,” ujar Herbert.

Sebelum diadakan kegiatan Gerai Pengukuran Kapal Tradisional, Kepala KSOP Kepulauan Seribu sudah menerjunkan jajarannya untuk mensosialisasikan ke masyarakat Kepulauan Seribu.

“Kami menerjunkan 14 orang ahli ukur dari beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di wilayah DKI Jakarta, yang berasal dari Syahbandar Utama Tanjung Priok, KSOP Sunda Kelapa, KSOP Kali Baru, KSOP Marunda serta tim kantor pusat Ditjen Perhubungan Laut untuk membantu percepatan pengukuran,” jelas Herbert.

Herbert juga memastikan, dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan kantor pusat Kemenhub agar bisa menerbitkan surat keterangan yang menerangkan bahwa kapal-kapal yang belum memiliki pas kecil dalam proses pengurusan.

Selain itu, ia juga menyebutkan ada beberapa kesepakatan antara masyarakat nelayan dan KSOP yang telah disetujui kedua pihak. Antara lain menambahkan nama kapal yang disaksikan oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Seribu yaitu Bupati Kepulauan Seribu.

Selain Program Pengukuran Kapal Tradisional, ke depan juga akan ada program diklat gratis untuk para nelayan. Harapannya, aspek legalitas dan keterampilan para nelayan dapat terpenuhi. (Imd)

 

 

BERITA REKOMENDASI