Kurangi Resiko, TKI Harus Miliki Skill

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA (KRjogja.com) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pekerjaannya baik itu di dalam maupun luar negeri karena negara memiliki tugas untuk memastikan warganya mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang terbaik di setiap prosesnya.

"Untuk itu, pemerintah terus melakukan perbaikan mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Kan pada dasarnya TKI yang bekerja ke luar negeri adalah hak. Dan tugas negara adalah memfasilitasi dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam proses dari penempatan, pemberian perlindungan, dan tata kelola menjadi lebih baik,” tutur Hanif di Jakarta, Jumat (16/12/2016).

Dalam acara perayaan Migrant Day yang diselenggarakan Perkumpulan Peduli Buruh Migran, ia menegaskan, calon TKI harus memastikan dirinya memiliki modal terutama keterampilan dan kompetensi. Karena itu, Hanif mewanti-wanti, jangan pernah bekerja sebelum siap terutama ketrampilan. Kenapa? Karena orang bermigrasi ada resikonya, tapi kalau memiliki ketrampilan dan mengantongi informasi yang cukup akan mengurangi tingkat resiko yang akan dihadapi.

Untuk memastikan TKI berangkat dengan skill, menurut Hanif, pemerintah merencanakan  membuat skema pelatihan sebelum tenaga kerja di tempatkan di penampungan. Dalam hal ini pemerintah akan bekerja bersama dengan lembaga pelatihan swasta untuk memberikan pelatihan  dengan standar yang jelas. “Ini sedang dirumuskan skema pelatihan sehingga kita pastikan calon TKI memiliki skill.  Jadi, mereka bukan hanya sekadar ditampung tapi benar-benar dilatih,” ungkapnya.

Perbaikan dari sisi regulasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap TKI di luar negeri, menurut Hanif, pemerintah telah mengesahkan konvensi buruh migran menjadi sebuah Undang-Undang, yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. "Di negara-negara ASEAN baru Philipina dan Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi itu," kata Hanif seraya menandaskan, pemerintah dan DPR juga sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (Ful)

TKI

BERITA REKOMENDASI