Kurikulum  SMK Disesuaikan Kebutuhan Industri

GARUT, KRJOGJA.com -Kurikulum  SMK harus disesuaikan dengan kebutuhan ,dirancang khusus bersama industri, selain itu guru  harus inovatif dalam pembelajaran.

Demikian   Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Diksi) Kemdikbud Wikan Sakarinto  dalam acara Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bekerja sama dengan DPR RI gelar kegiatan Koordinasi Penguatan Peran SMK dalam Pembangunan Pedesaan,di Garut Senin (19/10 2020)

Ada dua program utama yang dicanangkan oleh Dirjen Diksi, link and match antara SMK dan IDUKA dan pengembangan SDM SMK.

Salah satu langkah mewujudkan link and match adalah dengan pembenahan kurikulum, dimana kurikulum SMK disusun bersama IDUKA. Selanjutnya yang paling penting adalah SDM SMK yang mempunyai passion dan kemauan untuk melakukan terobosan, dimana pemerintah tidak akan menerima bantuan jika SDM pengelola belum layak untuk menerimanya.Ujar
Wikan.

Pentingnya penguatan soft skill disamping hard skill bagi peserta didik.

Dirjen Pendidikan Vokasi mempunyai program link and match agar lulusan SMK bisa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Untuk mewujudkan link and match, maka kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan merancang kurikulum harus dirancang bersama industri. Guru-gurunya pun harus inovatif dalam pembelajaran. SMK akan menjadi hebat jika pengelola sekolah mempunyai tim yang hebat. Kurikulum harus disesuaikan. Jangan terlalu banyak hard skill, namun harus diperbanyak soft skill bagi peserta didik.” ujar Wikan Sakarinto.

Dalam kesempatan yang sama
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah, SE, MM dalam pidatonya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bukti DPR RI terhadap SMK dan desa. Kolaborasi SMK dengan desa juga diharapkan bisa mengentaskan pengangguran di kawasan pedesaan. Ferdiansyah juga mengingatkan bahwa masyarakat Garut harus mempunyai kemandirian dalam bidang pangan serta daerah Selatan Pulau Jawa masih perlu diperhatikan guna menjadi sumber pertumbuhan ekonomi seperti Pulau Jawa bagian utara.

“Sinergi antara Direktorat SMK dengan DPR RI dalam program SMK membangun desa merupakan bukti kecintaan DPR RI kepada desa dan SMK. Kolaborasi desa dengan SMK bisa menjadi cara jitu pengentasan pengangguran” ,tegas Ferdiansyah.

Kita contohkan  Garut harus mandiri secara pangan. Jangan sampai garut harus membeli garam dari Jakarta. Pulau Jawa bagian selatan masih menjadi tantangan untuk menjadi pertumbuhan ekonomi.”ujar Ferdiansyah.

Sedangkan Dalam sambutannya, Direktur SMK  M. Bakrun,  mengatakan  SMK selayaknya harus menjadi solusi dari permasalahan bangsa, buka malah menambahnya.

Kolaborasi SMK dan Pemerintah Desa merupakan sebuah terobosan guna menyelesaikan permasalahan bangsa dimulai dari desa. Ujar M. Bakrun .

Mengenai  peluang pendampingan SMK bagi pengelolaan dana desa yang digunakan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Siswa-siswi SMK diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan BUMDes.

“SMK jangan menambah permasalahan bagi bangsa karena sering dikatakan bahwa SMK memproduksi pengangguran. SMK harus menjadi solusi bagi bangsa. Adanya penguatan kolaborasi SMK dan desa akan menjadi terobosan bagi bangsa. Dana desa mesti ada pendampingan secara bersama-sama. Dari dana desa dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Bumdes bisa disebut juga sebagai IDUKA karena ada unsur bisnis di dalamnya. Hal ini merupakan peluang bagi SMK untuk berkontribusi.” ujar M. Bakrun.

Output dari kegiatan koordinasi ini adalah tersosialisasinya program SMK membangun desa dan terjalinnya sinergi SMK dengan pemerintah desa. 57 SMK, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Garut turut dilibatkan dalam kegiatan ini sebagai peserta. SMK Membangun Desa dijadikan salah satu program mengingat mayoritas SMK di Indonesia berlokasi di pedesaan. Sinergi SMK dengan pemerintah desa diharapkan bisa membuat keberadaan SMK bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya khususnya wilayah pedesaan. (Ati)

BERITA REKOMENDASI