Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru 90 Persen Milik Negara, Sisanya?

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan bahwa 90 persen lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pemindahan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur merupakan milik pemerintah. Oleh karena itu, rencana pemindahan ini dianggap bukan suatu yang sulit.

Baca Juga: 800 Ribu PNS Bakal Pindah ke Ibu Kota Baru

"Itu lebih dari 90 persen merupakan tanah negara," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dalam keterangannya kepada media, Selasa (27/8/2019).

Sementara sisanya 10 persen bukan milik pemerintah dan akan dibebaskan saat dibutuhkan. Nantinya isa tanah itu, kata dia, akan digunakan untuk pembuatan jalan penghubung dari dan ke ibu kota baru.

"Jadi paling sisanya kalau dibebaskan hanya untuk jalan-jalan penghubung saja. Kalau yang akan kena jalan kita akan freeze (bekukan) dulu supaya tidak terjadi spekulasi disana," kata dia.

Oleh karenenya, dia menekankan pengadaan lahan untuk pembangunan ibu kota baru tidak menjadi permasalahan yang berarti. Ini dikarenakan, sebagian besar lahan yang digunakan untuk pemindahan ibu kota baru dikuasai oleh negara.

"Dari segi tanah itu tidak telalu rumit karena banyakan tanah negara," katanya.

Seperti diketahui pemerintah memang menyediakan lahan seluas 180.000 hektare (Ha) untuk lokasi pemindahan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur. Luas lahan tersebut terbagi menjadi dua, sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara.(*)

BERITA REKOMENDASI