Langgar SKB Seragam Agama, Sekolah Hingga Gubernur Bisa Disanksi

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan pemerintah daerah maupun sekolah negeri yang melanggar aturan seragam dan atribut dengan kekhususan agama akan diberikan sanksi.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Mendikbud, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani pada siang ini. Dalam SKB itu, sekolah tidak boleh mewajibkan atau melarang penggunaan seragam dan atribut terkait agama. “Jika terjadi pelanggaran ada beberapa sanksi yang bisa diberikan pada pihak yang melanggar,” katanya.

Nadiem menjelaskan sanksi dapat diberikan kepada gubernur, bupati/wali kota, hingga sekolah yang tidak menerapkan instruksi SKB tersebut. Ia pun mengancam akan menarik bantuan pemerintah bagi sekolah yang melanggar.

“Kemendikbud bisa sanksi ke sekolah terkait penyaluran BOS dan bantuan pemerintah lainnya,” ujar Nadiem.

Sementara sanksi untuk gubernur yang melanggar akan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Bupati/wali kota akan menerima sanksi dari gubernur. Begitu pun kepala sekolah, guru atau tenaga kependidikan akan menerima sanksi dari pemerintah daerah. (*)

BERITA REKOMENDASI