Legislatif Tidak Perlu Buat Undang-undang Banyak

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA (KRjogja.com) – Di hadapan anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Presiden Joko Widodo mengingatkan tentang peran lembaga legislatif. Jokowi menekankan, pemerintah pusat tidak menginginkan anggota DPR membuat banyak undang-undang. Begitu pula DPRD tidak perlu membuat banyak peraturan daerah (perda), apalagi perda yang membebani.

Dia mengingatkan, kalau setiap daerah membuat perda-perda yang menghambat investasi, daerah akan terbebani. Jika investasi tidak masuk di daerah, menurut Jokowi, hal itu berarti perputaran uang di daerah tidak akan bertambah melainkan hanya bergantung pada APBD.

"Kalau bapak/ibu melihat ada kepala daerah yang mengajukan hal itu dan melihat hal itu menambah ruwet, ya sudah, kembalikan saja. Sekarang kita harus berpikir simpel seperti itu. Saya juga sudah menyampaikan ke ketua DPR. Sudahlah, kita sekarang tidak usah membuat UU yang terlalu banyak," kata Jokowi dalam Rakernas Adkasi di Kemayoran, Jakarta, Selasa (30/08/2016).

Jokowi mengatakan, jika dalam setahun ada 40 UU, yang terjadi selanjutnya, pemerintah harus membuat peraturan pemerintah (PP). Kalau ada PP, nantinya presiden juga perlu membuat peraturan presiden (perpres).

Produksi UU, menurut Jokowi, bukan merupakan masalah kalau hanya sedikit. Hal yang penting menurut dia, kualitas UU yang baik. Begitu pula dalam membuat perda, tidak masalah jika sedikit asalkan kualitasnya baik, mendongkrak kesejahteraan, dan mendongkrak ekonomi di daerah.

Negara hukum itu, menurut dia, ada nilai-nilai yang diangkat. Sedangkan negara UU hanya memproduksi UU terus-menerus. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada UU yang tumpang tindih sehingga justru menimbulkan kebingungan. Jika UU harus direvisi, kata Jokowi, maka masih harus mengantre. (*)

BERITA REKOMENDASI