Lewat SPK, BSN Dukung Program Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

JAKARTA, KRJOGJA.com – Badan Standardisasi Nasional (BSN),telah membina 780 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)  yang dibina tersebut adalah UMKM yang berusaha di bidang alat kesehatan.

Standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) harus menjadi katalisator kegiatan ekonomi nasional. Sebuah produk yang lulus uji laboratorium dan memenuhi persyaratan standar, akan lebih dipercaya terutama di pasar internasional. Terkait hal tersebut, saat ini ada 2 isu penting yang harus mendapat prioritas kegiatan SPK, yaitu penanganan Covid-19 dan membangkitkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari krisis akibat dampak pandemik untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad di Kantor BSN, Jakarta pada Selasa (28/07/2020) menjelaskan dalam menanganan pandemi Covid-19, BSN telah melakukan berbagai upaya diantaranya penyusunan 31 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait Covid-19; penyusunan skema sertifikasi peralatan kesehatan; penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk masker dan sarung tangan; pemastian kompetensi 55 lab pengujian dan medis yang mampu menguji Covid-19; pelaksanaan remote assessment (KAN ke LPK) dan remote audit (LPK ke industri); fasilitasi lembaga penilaian kesesuaian (LPK); serta melakukan pendampingan dalam pengujian dan kalibrasi ventilator dan termometer.

Terkait perumusan SNI, Kukuh menerangkan bahwa sampai saat ini BSN telah merumuskan 13.071 SNI dimana 10.855 SNI diantaranya merupakan SNI yang masih aktif digunakan. Dari jumlah tersebut SNI terkait sektor kesehatan per Maret 2020 berjumlah 273 SNI. Adapun, perumusan 31 SNI terbaru terkait Covid-19 terdiri dari 29 SNI adopsi identik yang mencakup SNI untuk masker, respirator, pelindung mata, pelindung pernapasan, sarung tangan pelindung, sarung tangan medis, pakaian pelindung, ventilator, hand sanitizer, dan pedoman manajemen biorisiko laboratorium.

BERITA REKOMENDASI