Lindungi Konsumen, MIAP dan INTA Perangi Pemalsuan

JAKARTA, KRJOGJA.com –  Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) bekerjasama dengan International Trademark Association (INTA) menggelar diskusi bertajuk “Penanggulangan Peredaran Produk Palsu/Ilegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia” pada Kamis (15/11) di Jakarta. 

Forum diskusi yang dihadiri sekitar 100 orang peserta dari berbagai kalangan, antara lain pelaku sektor industri, pemegang merek dan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN), dibuka oleh Justisiari P. Kusumah, Ketua MIAP dan Valentina Salmoiraghi, Anticounterfeiting Advisor Asia-Pacific INTA. Forum ini juga menghadirkan Brigjen. Pol. Albertus Rahmad Wibowo, S.I.K., M.I.K., Direktur Siber, Direktorat Tindak Pidana Siber Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (RI) sebagai pembicara utama.

Pemalsuan produk merupakan masalah bagi banyak industri dalam skala global. Berdasarkan laporan INTA dan The International Chamber of Commerce, nilai ekonomi global dari pemalsuan dan pembajakan diperkirakan mencapai 2,3 triliun US dollar pada tahun 2022.  Sementara di Indonesia sendiri, hasil survei MIAP menunjukkan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh pemalsuan produk terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

"Pada tahun 2005, kerugian ekonomi mencapai Rp.4,41 triliun dan angkanya meningkat tajam ditahun 2014 yang mencatatkan kerugian hingga Rp.65,1 triliun. MIAP bersama pemangku kepentingan kekayaan intelektual senantiasa berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari peredaran produk palsu/ilegal, khususnya bagi konsumen sebagai pengguna akhir, dimana mereka ini yang secara langsung merasakan kerugian akibat penggunaan produk palsu/ilegal," ungkap Justisiari dalam sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Valentina pun mengatakan perkiraan nilai perdagangan dari pemalsuan di seluruh dunia mencapai angka 1,13 triliun dolar, untuk itu perjuangan melawan pemalsuan adalah prioritas utama INTA. Kami senang menjadi tuan rumah dialog kebijakan ini di Jakarta. 

"Melalui forum ini kami juga dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan perwakilan Kepolisian Indonesia, Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas penegakan online dan offline dalam melindungi konsumen dari bahaya pemalsuan di salah satu negara berkembang yang paling padat penduduknya. Dalam 2 – 3 tahun terakhir, anggota kami yang bergerak di  industri pelumas mengamati adanya peningkatan peredaran pelumas palsu di platform e-commerce di Indonesia." (*)

BERITA REKOMENDASI