Mahasiswa Vokasi Harus Ikuti Ujian Kompetensi

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan  harus ada uji kompetensi bagi mahasiswa yang mengikuti pendidikan vokasi maupun kesehatan.

Demikian disampaikan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir usai memberikan sambutan pada acara Health Talk di Auditorium Lt. 2 Gedung D Kemenristedikti, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).

Dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional.

“Perguruan Tinggi di bidang tenaga kesehatan di seluruh Indonesia yang mereka hadapi adalah di UU No, 36 Tahun 2014 yang menyatakan harus ada uji kompetensi bagi mahasiswa yang mengikuti pendidikan vokasi maupun kesehatan,” kata Menristekdikti.

Dari UU tersebut kemudian diturunkan Peraturan Menteri. “Jadi peraturan Menteri ini karena harus ada uji kompetensi yang diselenggarakan secara nasional. Kita dalam hal ini yang menjadi masalah adalah kesebarannya. Sebaran ini yang menyebabkan kesulitan para panitia untuk menjangkau kepada seluruhnya, dan diversifikasi kualitas lulusannya itu  belum imbang” paparnya.

Oleh sebab itu, pihaknya tetap lakukan uji kompetensi, tetapi yang melakukan lembaga profesi tidak secara nasional, namun pada masing-masing perguruan tinggi yang ada di daerah besama lembaga profesi, ini yang penting. “Jadi tetap harus diawasi oleh lembaga sertifikasi profesi, karena dia harus mendapatkan sertifikasi kompetensi,” ujarnya.

“Nanti setelah kita perbaiki peraturannya, maka Peraturan kemarin (Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 12  Tahun 2016 tentang Uji Kompetensi Nasional Tenaga Kesehatan) secara nasional harus kita tarik, tidak secara nasional, tapi standarnya  nasional. Nanti pelaksanaan  teknisnya bisa dilakukan antar perguruan tinggi dengan lembaga serttifikasi profesi,” paparnya.

Menurutnya, uji kompetensi tetap ada, karena sesuai UU. “Kita tidak bisa menghindari, itu harus kita lakukan hanya apakah dilakukan secara nasional atau dilakukan standar nasional, itu yang kita terjemahkan,” tuturnya.

“Jadi yang melakukan uji kompetensi itu, lembaga profesi bukan kami lagi. Kementerian hanya membuat pedoman atau tata laksana bagaimana mereka melakukan uji kompetensi, standar apa saja yang harus dipenuhi, itu saja. Kompetensi apa saja yang diharapkan, itu saja, ” tuturnya. 

Ditambahkan, antara pendidikan dan profesi itu beda. Jadi setelah lulus pendidikan kemudian mengikuti pendidikan kompetensi. “Jadi setelah lulus harus dilakukan ujian kompetensi, kecuali pendidikan profesi, dimana pendidikan profesi itu dilakukan setelah sarjana (S1), itu harus diatur.
Kalau dulunya namanya UKDI (Ujian Kompetensi Dokter Indonesia, tapi sekarang namanya UKMPPD (Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter), tapi yang menyelenggaraan sama, supaya tingkat kelulusannya makin baik.(ati)

 

BERITA REKOMENDASI