Mahfud MD: Rencana Penerbitan Perppu KPK Solusi Terbaik

YOGYA, KRJOGJA.com – Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) RUU KPK, dinilai menjadi jalan terbaik. Walaupun begitu, rencana pengeluaran Perppu oleh Presiden pasti akan menimbulkan dampak atau resiko. Namun dalam kondisi seperti sekarang, dampak pengeluaran Perppu revisi RUU KPK, memiliki resiko jauh lebih kecil dibandingkan dua alternatif lainnya.

"Saya kira rencana untuk mengeluarkan Perppu menjadi solusi terbaik. Adapun untuk opsi lain seperti soal legislatif review. Opsi ini, sama dengan UU MD3 dan UU APBN, yang disahkan kemudian dibahas revisi UU yang disahkan. Namun hal itu tetap beresiko, karena kehendak rakyat dan DPR berbeda," kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD  di Kompleks Kepatihan, Jumat (27/9/2019). 

Menurut Mahfud, setiap kebijakan termasuk rencana untuk menerbitkan Perppu KPK, pasti memiliki resiko. Kendati demikian, kebijakan tetap harus diambil secara bijak, tentunya dengan tetap berupaya mengurangi (memperkecil) resiko yang ditimbulkan. Dalam menyikapi kondisi dan perkembangan yang terjadi saat ini. Jalan yang dianggap paling baik adalah memang keluarkan Perppu karena bisa tidak berlaku dulu sampai pembahasan lebih lanjut. 

"Kebijakan ini pasti beresiko, termasuk seandainya ada resiko penolakan dari DPR. Tetapi dengan mengeluarkan Perppu KPK, Presiden telah menunjukkan sikap dan selalu merespon perkembangan terakhir. Selain itu saat Perppu dikeluarkan, masih ada jeda waktu dan menunggu suasana yang baik untuk membicarakan isi atau substansinya," terangnya.

Menurut Mahfud,saat ini revisi RUU KPK sudah selesai dibahas secara konstitusional. Namun tidak cocok untuk aspirasi umum, masyarakat, kampus-kampus, dosen, hingga timbul gerakan civil society. Walaupun penolakan terhadap RUU KPK terjadi diberbagai daerah. MK tidak boleh membatalkan UU yang tidak disukai rakyat begitu saja, karena bertentangan dengan konstitusi.(Ria)

BERITA REKOMENDASI