Manipulasi RS Bikin BPJS Kesehatan Tekor

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap modus dugaan manipulasi layanan kesehatan dari sejumlah rumah sakit (RS) turut andil dalam terjadinya defisit keuangan BPJS Kesehatan. Manipulasi RS dilakukan dengan cara meningkatkan kelas layanan kepada pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan.

Sri Mulyani memaparkan, berdasarkan mekanisme yang diatur, peserta harus lebih dulu mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ketika ingin menggunakan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan. Bila sakit yang dikeluhkan peserta masih bisa ditangani Puskesmas, peserta tidak perlu dirujuk ke RS.

"Saat ini ada 23.075 Puskesmas dengan 144 kompetensi penanganan sakit. Kalau tidak bisa ditangani Puskesmas, baru mereka dirujuk ke RS pusat maupun daerah," ucap Sri Mulyani.

Ketika harus dirujuk, peserta akan menuju RS yang sesuai dengan kelas kepesertaan, dari A, B, C, hingga D. Sayangnya, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sejumlah RS yang berstatus kelas D banyak yang mengklaim sudah naik ke kelas C.

Menurutnya, ketika kelas RS meningkat, maka jenis layanan yang diberikan juga kerap ditingkatkan. Hal ini membuat biaya layanan kesehatan ikut terkerek oleh jenis kelas dan layanan.

"Hasil temuan BPKP adalah ada RS golongan bawah (kelas D) yang mengaku C, supaya pendapatan per unitnya besar. Temuan BPKP ada penggolongan mereka yang main ke atas, makanya kami minta menteri kesehatan untuk review (kaji) kelas ini," katanya. (*)

BERITA REKOMENDASI