Masa Penahanan Tersangka Teror Bakal Lebih Panjang

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) mengatur perpanjangan masa penahanan dan penangkapan terduga pelaku atau tersangka tindak pidana terorisme. Anggota Pansus UU Terorisme Dave Laksono mengatakan penambahan masa penahanan dan penangkapan tersebut sebenarnya sudah dipangkas dari usulan awal pemerintah.

"Pertamanya ditawarkan oleh pemerintah waktu itu lama sekali, berapa bulan lah. Akhirnya disepakati yang ada di pasal itu," ujar Dave.

Dave menjelaskan perpanjangan masa penahanan dan penangkapan dibutuhkan agar aparat memiliki waktu yang cukup untuk menginterogasi pelaku terduga teror dan atau tersangka terorisme.

Pada UU sebelum direvisi, masa penahanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya dapat dilakukan dalam waktu 180 hari atau 6 bulan. Setelah direvisi, Pasal 25 UU Antiterorisme mengatur perpanjangan dengan total masa penahanan menjadi 270 hari atau 9 bulan.

Hal itu secara rinci diatur dalam Pasal 25 ayat 2 hingga 5. Pada Ayat (2) menyebutkan untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 hari.

Dalam ayat (3), disebutkan bahwa penyidik dapat mengajukan perpanjangan ke penuntut umum untuk jangka waktu 60 hari. Namun selanjutnya pada ayat (4), penyidik juga dapat kembali mengajukan perpanjangan penahanan kepada ketua pengadilan negeri setempat selama 20 hari.

Dalam arti lain, penyidik memiliki waktu 180 hari menahan tersangka teroris hingga statusnya naik menjadi terdakwa. Di ayat (5), jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa teroris selama 60 hari.

Akan tetapi, jika dalam jangka waktu penahanan tidak mencukupi, jaksa penuntut umum bisa kembali mengajukan perpanjangan penahanan ke ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Dengan demikian, jaksa penuntut umum mempunyai waktu 90 hari untuk mempersiapkan penuntutan.

Artinya, apabila dijumlahkan dengan waktu penyidikan dan penuntutan, maka masa penahanan mencapai 270 hari. Namun, UU juga mengatur bahwa masa penahanan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika tidak, maka aparat penegak hukum akan dikenakan sanksi pidana. (*)

BERITA REKOMENDASI