Menaker Harus Respon, Human Trafficking Sudah Lampu Merah

JAKARTA (KRjogja.com) – Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia  Martinus Gabriel Goa meminta Menaker M Hanif Dhakiri memberi perhatian penuh terhadap masalah human trafficking atau penjualan manusia yang modusnya pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) agar masalah human trafficking bisa segera diberantas.

"Presiden Jokowi menyatakan bahwa human trafficking sudah lampu merah, khususnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Komnas HAM  juga sependapat. Tinggal Menaker yang harus segera melakukan tindak lanjutnya," kata Martinus Gabriel Goa didampingi Samuel Adu, Kepala Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan NTT di Jakarta, Rabu (9/11/2916).

Gabriel menegaskan,  langkah tepat penanganan human trafficking di NTT itu dengan mendirikan Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) bagi calon TKI yang akan ke luar negeri dan diharapkan bisa beroperasi akhir November atau awal Desember 2016. Pasalnya, kalau sudah dalam keadaan darurat maka langkah untuk mengatasinya ya darurat juga. Dalam hal ini mestinya ada gayung bersambut dari Menaker mengingat mantan Dirjen Binapenta Reyna Usman sudah berkoordinasi dengan Gubernur NTT dan mendapt dukungan sehingga dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub).

"Pergub yang mendukung berdirinya pelayanan satu atap di NTT ini sudah keluar, bahkan pihak pihak terkait seperti Imigrasi sudah menyatakan siap jika segera dioperasikan," kata Gabriel seraya mengingatkan, Menaker harus memberi dukungan nyata terhadap upaya Reyna Usman dalam malakukan koordinasi untuk berdirinya pelayanan satu atap karena menyangkut basib anak bangsa ketimbang mengurus pencitraan.

Selain itu, ia mendesak agar Balai Latihan Kerja (BLK) di NTT dioptimalkan sehingga dapat melahirkan tenaga kerja yang siap dipekerjakan. Jadi, pelayanan satu atap dan BLK di provinsi itu merupakan satu kesatuan yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya ketenagakerjaan serta mencegah TKI nonprosedural. Dalam hal ini negara harus hadir bagi TKI baik saat berangkat maupun pulang kembali.

Banyaknya TKI nonprosedural, menurut Samuel Adu karena di NTT banyak pintu keluar dan mereka terpengaruh para calo sehingga dibentuklah gugus tugas atau satgas untuk melakukan pengamanan terhadap trafficking. "Namun, hal itu masih sebatas kota provinsi, padahal di daerahnya juga diperlukan mengingat di NTT ada 14 bandara. Karena itu pula kami selalu membantu dan mendukung Ibu Reyna dalam mewujudkan layanan satu atap," tandasnya. (Ful)

TKI

BERITA REKOMENDASI