Menaker-Kapolri MoU Pencegahan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dan Kapolri  Tito Karnavian  menandatangani  nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU)  tentang  Penanganan Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum di Bidang Ketenagakerjaan

Adanya nota kesepahaman ini merupakan momentum sangat penting untuk menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan sekaligus perlindungan kepada seluruh stakeholder ketenagakerjaan di Indonesia. "Dan kerjasama ini meliputi  tiga ranah ketenagakerjaan yakni tenaga kerja di dalam negeri yang dinamikanya luar biasa, tenaga kerja di luar ngeri dan tenaga kerja asing yang ada di Indonesia," kata Hanif di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

Sehubungan hal ini,  Hanif berharap setelah penandatanganan MoU ini, akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara unit-unit teknis di Kemnaker dan satuan kerja di Polri serta diimplementasikan di lapangan. Ia jug ingin semua di bidang ketenagakerjaan dibersihkan sehingg yang melanggar hukum atau yang membuat banyak masalah.

"Ini biar bisa bersih, kalau Kemnaker bertandem dengan jajaran Polri, “ kata Hanif. Masalah ketenagakerjaan, menurutnya, merupakan persoalan strategis yang membutuhkan perhatian serius dari semua komponen bangsa terutama dari jajaran Pemerintah karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Untuk itu, segala persoalan ketenagakerjaan harus ditangani secara profesional dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi nilai- nilai hak azasi manusia dan keadilan.

Mengenai kerjasama ini, Hanif mengungkapkan bahwa baik Kemnaker dan Polri akan saling memberikan data dan/atau informasi tentang adanya indikasi, rencana, dan perbuatan pihak-pihak tertentu yang melanggar hukum ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. "Kami juga melakukan pencegahan dan penindakan secara terkoordinasi terhadap pelanggaran hukum ketenagakerjaan dengan mendahulukan tindakan preventif," tuturnya.

Melalui nota kesepahaman ini, kata Hanif, pihaknya berharap semakin meningkatkan sinergitas antara jajaran Kemnaker dan Polri dalam mencegah dan menangani permasalahan tersebut di atas baik dari tingkat pusat maupun daerah. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah masalah perlindungan PMI. (Ful)

BERITA REKOMENDASI