Menaker Konsultasi ke KPK, Pastikan Penyaluran Subsidi Gaji Tak Bermasalah

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas proses penyaluran program bantuan subsidi gaji/upah bagi pekerja agar akuntabel.

“Pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan KPK bagaimana pengelolaan penyaluran subsidi gaji atau upah, agar dilakukan secara akuntabel dan memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Menaker Ida di Jakarta, Jumat (2/10/2020).

Ia menjelaskan, para pekerja akan menerima subsidi gaji/upah Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, dan dibayarkan tiap 2 bulan sekali. Pihak Kemnaker telah menerima data penerima bantuan subsidi gaji/upah sebanyak 12,4 juta pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Sebanyak 10,5 juta penerima bantuan subsidi gaji telah menerima bantuan subsidi dari pemerintah yang dilakukan sejak 24 Agustus 2020,” jelasnya.

Adapun secara rinci, ia menyampaikan kepada pimpinan KPK bantuan subsidi gaji/upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau setara 99,38 persen dari total penerima sebanyak 2,5 juta orang; Tahap II telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau setara 99,38 persen dari total 3 juta orang; Tahap III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau setara 99,32 persen dari total 3,5 juta orang.

KPK

BERITA REKOMENDASI