Mendagri Apresiasi OTT KPK

JAKARTA, KR,JOGJA.com – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sejumlah kepala daerah mendapat apresiasi  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Apa yang dilakukan KPK telah membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Mendagri Tjahjo Kumolo Tjahjo menyatakan hal itu, Senin (25/9/2017) di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (25/9/2017). "Kami terimakasih dan apresiasi kepada KPK yang ikut membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih," kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengatakan, sedari awal menjabat Mendagri, dirinya dan semua pihak di Depdagri memahami detail area rawan korupsi. Area tersebut terkait dalam perencanaan anggaran, dana bansos, retribusi dan pajak, belanja barang dan jasa serta terakhir adalah jual beli jabatan.

OTT tersebut memberikan bukti adanya korupsi, padahal sistem e-government itu sudah dicanangkan sejak awal untuk mencegah korupsi."e-planning, e-budgeting, sampai kasus di Cilegon yang menyangkut perizinan sampai e-permitt bagian sudah ada semua. Tapi masih bisa dilanggar," ujarnya.

Sebagai Mendagri sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, harus bersifat efisien, taat kepada hukum untuk mempercepat reformasi birokrasi pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat otonomi daerah.

Tjahjo Kumolo menegaskan, banyak kepala daerah yang terjaring OTT KPK belakangan ini diyakini bukan kesalahan parpol yang bersangkutan. Sebab, proses rekrutmen maupun kaderisasi parpol dianggap sudah berjalan baik.
Terkait Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Tjahjo Kumolo mengaku telah menandatangani surat keputusan (SK) pelaksana tugas (Plt) Walikota Cilegon. Iman diduga menerima suap dari PT KIEC Rp 1,5 miliar. SK itu sudah diserahkan Direktorar Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim. Gubernur kemudian menyerahkan kepada Plt.(Edi/Sim)

 

KPK

BERITA REKOMENDASI