Mendikbud Ingin Masukkan Mediasi Bencana di Kurikulum

MADIUN, KRJOGJA.com – Menteri Pendidikan  dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengimbau perlu diberlakukan program mediasi bencana di dalam kurikulum pendidikan walaupun bukan mata pelajaran (mapel).

Hal tersebut dikatakan Mendikbud dalam kunjungannya ke Madiun, Senin (11/03/2019). Ikut dalam rombongan Bupati Madiun Ahmad Dawami dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Madiun.

Sebelum peninjauan ke lokasi, Bupati Madiun berkesempatan memaparkan secara detail tentang kejadian bencana banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Madiun serta kerugian total yang dialami masyarakat. Termasuk menyampaikan bahwa kondisi sekarang mulai normal kembali, dan penanganan pasca banjir terus dilakukan.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud prihatin melihat banyak sekolah yang menjemur buku perpustakaan karena basah akibat banjir. Ia sempat bencengkrama bersama siswa-siswi dan memberikan motivasi agar selalu giat belajar dan selalu menjaga kebersihan lingkungan, baik itu di sekolah maupun di rumahnya.

"Saya melihat fasilitas yang tersedia, dan menurut saya masih banyak yang harus dibenahi untuk seluruh sekolah di Madiun. Dan, Insyallah nanti akan saya berikan bantuan langsung untuk meningkatkan anggaran yang ada di daerah. APBD pendidikan 22% lebih, berarti sudah memenuhi amanat konstitusi sesuai aturan pemerintah pusat. Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap peduli lingkungan secara periodik siswa-siswi agar diadakan gerakan kebersihan untuk menumbuhkan kesadaran. 

Persoalan  ini bukan hanya problem di Madiun saja, melainkan sudah merupakan problem nasional. Dan menurut saya banjir ini merupakan akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri," jelas Mendikbud.

Bisa menjadi bagian dari pendidikan karakter atau PPPK dan sudah dicanangkan oleh presiden. Akan terus kita galakkan secara nasional. Nanti masing-masing sekolah akan diberikan materi tentang medikasi bencana. Nanti akan ada relawan yang akan menjadi pengajar intrakulikuler tentang tanggap bencana. Namanya relawan tagana yang nanti akan siap untuk membantu bekerja sama dengan BNBP," paparnya. 

Muhadjir menjelaskan, seharusnya pemerintah daerah lebih perhatian teehadap kondisi sekolah. Sehingga tidak sampai mengalami kerusakan parah. Kerusakan lainnya juga didapati di SDN Purworejo 01, yakni atap ruang baca sekolah tersebut ambruk akibat rapuh dimakan rayap. 

Melihat kondisi tersebut, Mendikbud berpesan bahwa rehabilitasi sekolah harus diseriusi. Dijelaskan,  rehabilitasi pada gedung-gedung sekolah yang rusak ringan, sedang dan juga rusak berat ada standarnya sesuai dengan kebutuhan belajar masa kini dan menunjang program penguatan karakter.  

Terkait biaya, Muhadjir menyampaikan bahwa Kemendikbud akan berbagi biaya dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun. "Kami selaku pemerintah pusat selalu Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bisa dimanfaatkan untuk renovasi atau rehabilitasi sekolah. Selain itu, nanti juga harus ada dari APBD Pemkab Madiun," jelas Muhadjir. 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Madiun, Sodik Hery Purnomo menerangkan bahwa anggaran rehabilitasi telah diusulkan. Namun kebutuhan anggarannya terlalu besar, sehingga APBD tidak bisa mengcover seluruhnya. 

 Sodik berharap adanya keterlibatan pihak swasta dan lainnya untuk dapat membantu perbaikan gedung sekolah. "Sudah diusulkan, tapi ternyata setelah kita hitung anggarannya cukup besar. Akhirnya, rehabilitasi di beberapa sekolah sempat dibantu juga oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," pungkasnya. (Ati)

BERITA REKOMENDASI