Menghentikan Politisasi Rumah Ibadah

Editor: Ivan Aditya

RUMAH ibadah seharusnya tidak perlu dan memang tidak seyogianya disalahgunakan sebagai ruang menebar 'politik-politikan' dan dukungdukungan. Sebab, jika rumah ibadah dimanfaatkan pula untuk kegiatan seperti itu, tak ubahnya menyerupai markas pemenangan kandidat atau parpol tertentu.

Bila demikian, rumah ibadah terkotori oleh rupa-rupa politik pragmatis. Sedikit banyak akan menimbulkan celaan dan rasa kebencian terhadap pihak/kontestan lain. Semakin ironis bila narasi politik di rumah ibadah sembari ditopang dengan pendalilan agama. Kondisi ini bakal menghasilkan dugaan eksploitasi terhadap ayat untuk membenarkan pilihan politik praktis.

Berkait membicarakan politik di rumah ibadah, setidaknya ada dua kategori. Pertama, politik substansial: wedaran mengenai bagaimana menegakkan keadilan, penyorongan terhadap kesederajatan manusia dan pencapaian keadaban masyarakat. Oleh karena itu, politik substantif justru bagian dari ajaran agama; dan memang wajib disampaikan penceramah. Kedua, politik pragmatis: penghendakan pijakan berpolitik kepada umat untuk memilih pasangan tertentu dalam sebuah kontestasi.

Sayangnya, meski hal tersebut sekiranya telah menjadi kemafhuman bersama, tetapi tidak sedikit yang bersikeras, sah-sah saja rumah ibadah bisa digunakan sebagai saluran siaran politik praktis. Celakanya, pihak seperti ini membawa-bawa tamsil laku Nabi Muhammad SAW yang dianggap pula menjadikan masjid sebagai ruang membicarakan politik.

Bila ditilik mendalam, argumen 'berpolitik' di rumah ibadah dengan mencontoh Nabi SAW kiranya tidak pas dan tidak relevan. Lantaran politik yang dibicarakan Nabi Muhammad merupakan politik substansial menyangkut keumatan. Bukan politik pragmatis dengan membicarakan suksesi kepemimpinan, misalnya. Dan, pada masa kini, saluran untuk berbicara politik pragmatis sudah tersedia teramat luas pada ruang parlemen, media massa, hingga warung kopi.

Rumah ibadah merupakan ruang sentral umat beragama dalam temu dan tatap muka secara masif. Pasti bakal kontraproduktif bila “massa” digiring untuk tujuan politik pragmatis. Padahal, rumah ibadah, dengan sifat dasarnya sebagai tempat berkumpul untuk beribadah, idealnya mewedarkan narasi persatuan. Mengingat, bahwa yang datang ke rumah ibadah tentu saudara seagama. Tak pandang ia merupakan seorang yang berbeda mazab dan pilihan politik.

Hal menarik dari fungsi utama rumah ibadah bisa kita lihat pula dari keberadaan masjid-masjid di Turki. Didid Haryadi dalam buku Turki yang Tak Kalian Kenal (2017) merunut tipologi masjid di Turki yang digunakan sebagai sebenar-benar untuk merawat persatuan dan menumbuhkan nasionalisme. Di banyak masjid di seantero Turki, terpasang secarik bendera Turki di ujung atas mimbar. Kemudian, pada gelaran salat Jumat, terurai doa dan konten khutbah yang 'seragam'.

Hal ini dikarenakan pada setiap teks khutbah secara terorganisasi telah didistribusikan dari Diyanet, semacam Kementerian Agama yang mengatur semua urusan keagamaan di Turki. Imbas positifnya, di setiap khutbah tidak akan muncul kalimat-kalimat mengarah terhadap urusan politik pragmatis.

Pada tahun 2017, Kementerian Agama RI juga telah mengeluarkan 9 poin seruan ceramah di rumah ibadah. Beberapa poin seruan itu menjelaskan arti penting kompetensi seorang penceramah dan pengelola rumah ibadah. Semisal, pada poin pertama, hendaknya penceramah memiliki pemahaman perihal komitmen dalam tujuan beragama. Pun, materi ceramah tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak mempertentangkan SARA, dan tidak bermuatan kampanye politik.

Rumah ibadah, baik masjid, gereja, pura, wihara, dan lain sebagainya, menjadi ruang bagi masyarakat Indonesia untuk menyemai dan memperkuat rasa cinta kepada negeri ini. Rumah ibadah menjadi sarana/media untuk merajut kerukunan serta persaudaraan berbangsa-bernegara demi rekatan persaudaraan berbangsa.

Rumah Ibadah harus dijaga sifat sucinya dengan tidak menampilkan seruan politik pragmatis, sehingga dapat menihilkan hujatan dan cara-cara buruk yang mengadu domba kita sebagai umat beragama. Walhasil, pada momen tahun politik seperti sekarang, bersama menghentikan politisasi rumah ibadah seperti masjid, gereja, pura dan politisasi wihara. Wallahu a'lam.

(Muhammad Itsbatun Najih. Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 11 Mei 2018)

BERITA REKOMENDASI