Menjaga Kedaulatan Perlu Sikap Kenegarawanan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menjaga kedaulatan bangsa memerlukan sikap kenegarawanan. Para pendiri bangsa sudah mencontohkan bagaimana sikap kenegarawanan bukan saja mampu merebut kedaulatan, tetapi juga menjaga dan memperkuatnya. 

"Bangsa Indonesia membutuhkan langkah konkrit guna menjaga dan memperkuat derajat kedaulatan, agar memiliki keleluasaan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran,” kata Ketua Institut Harkat Negeri (IHN), Sudirman Said, di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Karena itulah IHN, lembaga yang bergerak dalam  kajian, pendidikan, dan penerangan di bidang kepemimpinan menggelar Musyawarah Nasional Kedaulatan Bangsa untuk menyongsong seabad Kemerdekaan. Wakil Presiden Jusuf Kalla direncanakan akan membuka kegiatan ini pada Kamis (26/10/2017) mendatang, di Istana Wapres, Jakarta.

Baca Juga :

Silaturahim ke PP Muhammadiyah, Sudirman Minta Doa dan Nasihat

Sudirman Said: Pilkada Momentum Pilih Pemimpin Waras

IAIN Surakarta Serahkan Penghargaan untuk Sudirman Said

Sudirman mengemukakan, pilihan musyawarah sebagai bentuk dari pertemuan akademis (academic meeting), dimaksudkan untuk memberikan pesan tentang pentingnya format musyawarah, sebagai cara Indonesia di dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa. “Munas diselenggarakan sebagai iuran pemikiran bagi bangsa dalam mempersiapkan masa depan yang jauh, seabad kemerdekaan Indonesia, 2045,” ujarnya. 

Sudirman menjelaskan, ada tiga masalah besar yang akan menjadi persoalan bangsa dan akan menjadi pembahasan pada acara ini, yakni kesenjangan sosial-ekonomi,  politik dan hukum yang masih belum sesuai dengan harapan warga,  kohesi sosial yang terancam, serta tekanan globalisasi. “Masalah-masalah tersebut jika tidak diatasi secara mendasar, dikhawatirkan akan membawa pengaruh pada kualitas persatuan bangsa, dan pada gilirannya mempengaruhi kedaulatan bangsa,” paparnya.

Melalui Munas ini, lanjut Sudirman, IHN ingin menyampaikan pesan tentang perlunya pikiran jauh yang melampaui siklus (kalender) pemilu, pikiran yang mengacu kepada siklus republik (kehidupan berbangsa). Hasil-hasil Munas, nantinya  akan disampaikan kepada publik dalam bentuk penerbitan dan kegiatan-kegiatan konsultasi publik.  

Sejumlah pakar dari bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bidang strategis lainnya akan hadir dan ikut menyampaikan pikirannya dalam Munas yang akan berakhir 27 Oktober 2017  ini. Di antara pakar yang hadir adalah Jimly Asshiddiqie, J Kristiasi, Faisal Basri, Refly Harus, Haedar Nashir, dan sejumlah intelektual bangsa lainnya. (Imd)

 

 

BERITA REKOMENDASI