Menko Airlangga : Papua Paling Rendah Kasus Covid-19, Ekonominya Perlu Didorong Agar Tumbuh Positif

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Penanganan Covid-19 di hulu dan hilir yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Forkopimda dan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Papua Barat telah menjadikan Provinsi ini masuk dalam Zonasi Risiko Rendah (Zona Hijau) dalam kategori Zonasi Risiko (Satgas). Pada tingkat Kabupaten/Kota, terdapat 10 Kab/Kota dengan Risiko Rendah (Zona Hijau), 2 Kab/Kota dengan Risiko Sedang (Zona Oranye) dan 1 Kab/Kota tidak ada kasus.

“Kasus Covid-19 belum selesai, meski telah menurun, Bapak Presiden memberi arahan agar kita selalu ingat dan waspada. Khusus untuk Provinsi Papua Barat, perkembangan kasus Covid-19 terus menurun dan menjadi Provinsi paling rendah jumlah kasus aktifnya, namun ekonominya harus terus didorong agar mulai tumbuh positif,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Papua Barat, Jumat (03/09/2021).

Perkembangan Kasus Covid-19 di Papua Barat

Per tanggal 2 September 2021, Kasus Aktif di Provinsi Papua Barat sebanyak 257 kasus dan merupakan yang terendah secara nasional di antara 34 Provinsi. Sepanjang bulan Agustus 2021, pada masa penerapan PPKM, kasus aktif berhasil diturunkan sampai dengan -89,56%, yaitu dari sebanyak 2.462 kasus pada 9 Agustus yang lalu, menjadi 257 kasus pada 2 September 2021. Sedangkan Kasus Konfirmasi Harian di Papua Barat, pernah mencapai puncaknya pada tanggal 16 Juli 2021 yaitu 605 kasus per hari. Namun, dalam beberapa pekan terakhir terus menurun, dan sekarang menjadi tinggal 50 kasus per hari.

Selain kasus aktif yang terendah, tingkat kesembuhan di Papua Barat sebesar 97,3% jauh lebih tinggi dari nasional (92,4%), dan tingkat kematian sebesar 1,5% jauh lebih rendah dari nasional yang sebesar 3,3%. Penurunan terus terjadi setelah pemberlakuan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 selama beberapa minggu lalu.

Provinsi Papua Barat saat ini berada pada Level Asesmen 3. Tingkat konfirmasi kasus relatif cukup rendah pada level TK-2, Angka Kematian juga rendah di level TK-1 dan Rawat Inap (BOR) ada di level TK-2. Jumlah Testing dan Tracing masih dalam level Terbatas, namun Treatment sudah pada level Memadai. Secara umum, level asesmen Provinsi Papua Barat di level 3, dan dengan indikator yang cukup baik semuanya.

Menko Airlangga mengadakan peninjauan ke lapangan dan melakukan dialog secara langsung dengan semua pihak terkait, salah satunya dengan mengadakan Rapat Koordinasi bersama seluruh Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) beserta Forkompimda se Provinsi Papua Barat, guna mendengarkan langsung dari para Kepala Daerah beserta seluruh jajarannya tentang berbagai permasalahan di lapangan.

Jajaran Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Papua Barat sangat antusias menyampaikan berbagai permasalahan dan tantangan di lapangan kepada Menko Airlangga. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, atas nama masyarakat Papua Barat menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat, terutama dengan dilakukannya peninjauan secara langsung fasilitas Isolasi Terpusat dengan Kapal PELNI, peninjauan sentra vaksinasi dan juga pemberian bantuan kepada Nakes dan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mendengarkan aspirasi Walikota Sorong yang menginginkan vaksin langsung diberikan kepada Pemerintah Kota atau Kabupaten supaya lebih cepat dalam pendistribusiannya. Menanggapi hal tersebut, Menko Airlangga mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa distribusi vaksin akan dibagi menjadi dua, yaitu ada yang diberikan lewat Provinsi dan ada juga yang diberikan langsung ke Pemerintah Kabupaten dan Kota, sejalan dengan upaya untuk mendorong percepatan vaksinasi.

Melibatkan seluruh Kepala Daerah dan Forkompimda, Menko Airlangga mendiskusikan berbagai tantangan di lapangan dan juga langkah-langkah percepatan penanganan pandemi, serta memastikan segala upaya yang tengah dijalankan dalam penerapan PPKM Level 3 di Papua Barat dapat berjalan optimal. Selain itu juga memikirkan upaya pemulihan ekonomi di Papua Barat, sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Bupati Teluk Bintuni yang share ekonominya lebih dari 37% untuk perekonomian Papua Barat.

Sementara itu, dari sisi mobilitas penduduk, terdapat 8 Kab/Kota termasuk Golongan 1 (Warna Hitam / Abu- abu) dengan penurunan mobilitas rendah, 5 Kab/Kota termasuk Golongan 2 (Merah) dengan penurunan Sedang, dan 9 Kab/Kota termasuk Golongan 3 (Kuning / Hijau) penurunan tinggi. Pengendalian dan Penurunan Mobilitas Provinsi Papua Barat mencapai -16,79%, lebih baik dari Provinsi Papua (-8,57%).

Sedangkan untuk capaian testing, di Kabupaten Fak Fak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama sudah melebihi 80%, namun di Kab/Kota lainnya masih perlu ditingkatkan, terutama di Manokwari Selatan, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Pegunungan Arfak.

Capaian vaksinasi di Papua Barat sebesar 17,64% dan masih jauh berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 30,49%. Terkait dengan capaian vaksinasi dosis pertama, Kabupaten Manokwari menjadi yang tertinggi capaiannya (46,07%) dan sudah di atas nasional. Terdapat Kab/Kota yang capaian vaksinasinya di antara 20% – 40% dan ada 4 Kab/Kota yang capaiannya kurang dari 20% sehingga perlu segera dilakukan upaya percepatan vaksinasi.

Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Q2-2021

Ekonomi Provinsi Papua Barat pada Q2-2021 terkontraksi -2,39% (YoY), jauh lebih rendah dari Nasional 7,07%. Dari sisi Lapangan Usaha: Sektor Industri Pengolahan dengan share terbesar (23,89%) mengalami kontraksi -9,79%. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi ada di sektor Transportasi dan Pergudangan dengan share 2,61% tumbuh 13,18%.

“Ini yang perlu didorong, makanya Menteri Perindustrian ikut hadir agar industri pengolahan bisa tumbuh positif karena dari segi fasilitas sudah siap, seperti yang disampaikan Bupati Teluk Bintuni tadi. Apalagi di Sorong juga sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus, investasinya tinggal didorong,” pungkas Menko Airlangga.

Dari sisi Pengeluaran: pertumbuhan tertinggi pada Konsumsi RT (5,07%) dan Konsumsi Pemerintah (2,13%). Ekspor Luar Negeri merupakan komponen dengan share terbesar (36,66%), terkontraksi cukup dalam (-12,90%). Secara spasial, pertumbuhan ekonomi spasial Wilayah Maluku-Papua Q2-2021 tumbuh sebesar 8,75%, Share Nasional 2,41%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dengan share terhadap Wilayah Maluku-Papua sebesar 20,24%, pada Q2-2021 mengalami kontraksi sebesar -2,39%.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga memberikan bantuan berupa obat-obatan dan vitamin yang diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat. Turut hadir secara langsung dalam Rapat Koordinasi yakni Menteri Perindustrian, Juru Bicara Satgas Covid-19, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Gubernur Papua Barat, Walikota Sorong, Bupati Kabupaten Sorong, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, dan Kapolda Papua Barat. Sedangkan Kepala Daerah dan Forkompimda yang lain ikut hadir secara virtual. (*)

BERITA REKOMENDASI