Menko PMK Targetkan Angka Stunting di Bawah 680 Ribu Pertahun

Ia pun menjelaskan rancangan perpres penurunan stunting mencakup konvergensi penanganan stunting, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga desa. Perpres itu nantinya akan mengkoordinasikan sumber daya yang ada sehingga intervensi terhadap indikator penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat.

Di samping itu, beberapa hal yang perlu didorong diantaranya sistem monitoring evaluasi anggaran yang tepat sasaran, membangun dashboard untuk melihat capaian penurunan angka stunting di masing-masing daerah, serta komitmen yang kuat dari pejabat daerah baik gubernur, bupati, ataupun walikota.

“Data yang akurat juga penting untuk melihat apakah intervensi berhasil, pemanfaatan dana desa, pemberian insentif bagi daerah yang telah baik dalam penanganan stunting, serta keterlibatan semua pihak termasuk swasta dan NGO,” tandas Subandi.

Untuk diketahui, pemerintah juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting. Adapun Wakil Presiden Ma’ruf Amin bertindak selaku Ketua Pengarah dan Menko PMK Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting. Sedangkan, pelaksana terdiri dari Menteri PPN/Kepala Bappenas dan anggota para menteri/kepala lembaga dari 22 kementerian/lembaga yang dibantu oleh tim yang terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama.

Pada kesempatan tersebut, turut menjadi pembicara Analis Kebijakan Ahli Utama Balitbangkes Kemenkes Siswanto yang menekankan pentingnya upaya mengendalikan semua faktor risiko penyebab stunting meskipun masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19.

Sementara itu, peserta yang diundang dalam acara, selain dari kementerian/lembaga juga terdiri dari 260 Badan Perencanaan Daerah dan atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Stunting dari 10 Provinsi. (Ati)

BERITA REKOMENDASI