Menkop dan UKM: 2019, Semua Koperasi Harus Sehat

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menegaskan bahwa pada 2019 mendatang seluruh koperasi di Indonesia harus masuk dalam kategori sehat. Saat ini, dari 152 ribu koperasi yang terdata, setengahnya dalam kondisi kurang sehat, setengahnya lagi dalam kondisi sehat. Selain itu, sebanyak 40 ribu lebih koperasi sudah dibubarkan karena tidak aktif, hanya papan nama, dan abal-abal. 
"Yang kurang akan kita bina untuk disehatkan. Kalau tidak sehat juga, ya akan kita bubarkan. Karena, sesuai dengan arah Reformasi Total Koperasi, kita tidak berorientasi pada jumlah koperasi, melainkan pada kualitas koperasi", kata Puspayoga pada acara Raker Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Menteri Koperasi dan UKM membahas pengawasan atas pelaksanaan UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, di Jakarta, Senin (18/09/2017).

Di raker yang dipimpin Ketua Sidang Ajiep Padindang dari DPD Sulawesi Selatan, Puspayoga menjelaskan bahwa saat pertama dilantik sebagai menteri pada Oktober 2014, dirinya diberi tiga target oleh Presiden Jokowi. Yaitu, Reformasi Total Koperasi, meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional, dan meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia. 

"Pada 2016, PDB koperasi sudah mencapai 3,99% dari sebelumnya 1,71%. Begitu juga rasio kewirausahaan sudah meningkat signifikan dari 1,55% menjadi 3,01% pada 2016. Kami mentargetkan pada 2019 PDB koperasi bisa melebihi angka 5%", papar Menkop dan UKM.

Terkait pembiayaan, lanjut Puspayoga, pihaknya terus mengembangkan skema-skema pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Diantaranya, kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro Indonesia (KUMI). "Dalam tahap awal pelaksanaan KUMI, kami sudah menandatangani MoU dengan PBNU dan Muhammadiyah. Kami juga telah melakukan sosialisasi terkait KUMI kepada koperasi-koperasi yang akan dicalonkan sebagai penyalur kredit UMI sebanyak 60 koperasi dari berbagai daerah", kata Puspayoga.

Mengenai Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Menkop dan UKM mengakui, sebagian besar dana bergulir masih terkonsentrasi penyalurannya dialokasikan kepada koperasi dan UMKM di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya SDM di LPDB dan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku bahwa LPDB KUMKM tidak bisa membuka unit-unit pelayanan di daerah. Sehingga, mengakibatkan pelayanan dan pinjaman dana bergulir serta pengawasannya sangat terbatas.

Meski begitu, Menkop dan UKM menjabarkan bahwa pada periode 2014 sampai 2017 berbagai upaya peningkatan pelayanan dan kemudahan akses pada LPDB KUMKM terus dikembangkan. Antara lain, menurunkan tingkat suku bunga sektor riil dari 6 persen menjadi 4 persen pertahun dan tingkat suku bunga untuk KSP dari 9 persen menjadi 7 persen.

"Mengenai NPL, periode pencairan 2015 hingga 31 Agustus 2017 sebesar 0,91%, masih jauh dari ambang batas toleransi yang ditetapkan Menteri Keuangan yaitu maksimal 5%", imbuh Puspayoga lagi. (*)

BERITA REKOMENDASI