Menkumham Serahkan Keputusan Gugatan Perppu Ormas ke MK

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly enggan mengomentari berlebihan, soal gugatan yang dilayangkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, langkah hukum yang diambil HTI untuk mendapatkan status badan hukumnya kembali lewat Perppu Ormas tergantung keputusan MK. Yasonna pun menghormati langkah hukum yang tengah diambil HTI dengan mengajukan gugatan ke MK.

"Nanti biar MK yang memutuskan apakah mereka (HTI) punya legal standing. Sebab pembubaran HTI oleh Kemenkumham biarlah PTUN yang memutuskan. Begitu kan hukumnya," kata Yasonna di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/7/2017).

Menurut Yasonna, proses pemb‎ubaran HTI oleh Kemenkumham telah sesuai dengan prosedur dalam jalur hukum lewat produk pemerintah yakni Perppu nomor 2 Tahun 2017.

Sehingga, sambung Yasonna, apabila HTI tidak terima terkait keputusan pembubaran tersebut dapat menempuh jalur hukum lainnya. "Jadi jangan bilang enggak ada peradilan. Ini negara hukum, maka kita uji berdasarkan hukum," pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI