MenPAN-RB Minta Bupati Optimalkan SAKIP

BANDUNG, KRJOGJA.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan,  dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017. 

Menteri menekankan Kepada para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. 

"Saya sarankan segera melakukan studi tiru pemda lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas," tegas MenPAN-RB dalam acara Percepatan Reformasi Birokrasi se-Jawa Barat Mewujudkan Birokrasi Akuntabel, Efektif dan Efisien, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (04/04). 

Dikatakan, Kementerian PANRB terus mendorong penggunaan e-performance based budgeting bagi semua lapisan pemerintahan. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya program atau kegiatan 'siluman' serta mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran.

Diakui, sudah banyak pemda yang menerapkan e-budgeting di masing-masing instansinya. Namun,  hal itu belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 

"Saya berharap e-budgeting yang Bapak/Ibu implementasikan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, menjadi e-performance based budgeting," tambahnya.

Menteri Asman juga mengapresiasi Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung yang telah menerapkan sistem tersebut,  sebagai langkah nyata meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Keduanya telah berhasil meraih predikat A dalam evaluasi SAKIP dalam perbaikan manajemen kinerja birokrasi.

Tahun 2017, Pemprov Jawa Barat dan Pemkot Bandung mendapat predikat A dalam  implementasi SAKIP. Selain kedua pemda, Kementerian PANRB mengapresiasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Jawa Barat yang terus meningkat. Dari 27 kabupaten/kota di Tanah Pasundan ini, 21 kabupaten/kota atau 78% mendapatkan predikat “baik”, atau B ke atas. Hal ini  membaik dibanding tahun 2016 dan 2015 yang hanya 2 kabupaten/kota (7%).  

Namun kalau dibandingkan dengan Jawa Timur, implementasi SAKIP di Jawa Barat tahun 2017 masih kurang optimal. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, tercatat 33 atau 87% kabupaten/kota telah mendapatkan predikat “baik” (B ke atas). Rinciannya, satu kabupaten dengan predikat A, 11  kabupaten/kota berpredikat BB, 21 kabupaten/kota berpredikat B, empat kabupaten/kota berpredikat CC dan satu kabupeten masih mendapat predikat C. (Ati)

BERITA REKOMENDASI