Mensos Satukan Komitmen Perkuat Wilayah Terdepan

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Sosial Idrus Marham mengundang 41 kepala daerah di daerah perbatasan untuk menyatukan komitmen bersama memperkuat wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

"NKRI kuat jika wilayah pinggiran dan wilayah terdepan kuat. Perintah Presiden Joko Widodo pun telah jelas bahwa pemerintah memperkuat Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI," demikian  Mensos Idrus Marham dalam pertemuan para kepala daerah dalam rangka “Sinkronisasi Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Wilayah Perbatasan Melalui Program Desa Sejahtera Mandiri” yang berlangsung di Jakarta, Jumat. (02/03/2018)

Indonesia hingga saat ini masih menghadapi masalah dimana sejumlah daerah masih terisolasi, komunikasi sulit, serta keterbatasan dalam banyak hal. Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan komitmen pemerintah daerah dan pusat secara bersama-sama mengubah image tersebut. 

"Pertemuan ini menjadi starting point untuk menginventarisir masalah-masalah di daerah. Kita diskusikan konsep penanganannya, kita sinkronkan dengan beragam program pemerintah untuk membangun dan memperkuat wilayah terdepan," papar Idrus. 

Dikatakan Mensos, wilayah perbatasan adalah wilayah terdepan yang menjadi jendela atau show windows Indonesia di mata dunia. Presiden Joko Widodo telah melakukan akselerasi pembangunan di wilayah perbatasan sehingga mampu mengubah wajah perbatasan menjadi beranda terdepan NKRI. Presiden juga telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dipimpin Mendagri yang melibatkan 32 kementerian dan lembaga (K/L), mendirikan tujuh pos lintas batas negara terpadu, serta membangun infrastruktur jalan, transportasi, elektrifikasi dan komunikasi.

"Namun setelah itu terwujud, jangan berhenti sampai di sini. Wilayah terdepan ini harus harus maju dan kuat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat harus diselaraskan dengan pembangunan di daerah agar prosesnya berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” terangnya.

Kepada para kepala daerah, Mensos juga mendorong agar mengubah pandangan bahwa daerah perbatasan dan terluar identik dengan keterbatasan. Untuk itu, setiap kepala daerah harus menanamkan motivasi dan mengedepankan panggilan pengabdian terhadap wilayah masing-masing.

Pertemuan dengan kepala daerah di perbatasan ini diikuti 41 kepala daerah di antaranya Bupati Pelalawan dan Bupati Karimun Provinsi Riau, Bupati Sambas dan Bupati Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku, Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, serta Bupati Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. (Ati)

BERITA REKOMENDASI