Menteri PPPA Geram Eksploitasi Seksual Anak Marak

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menanggapi maraknya kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak dengan modus iming-iming pekerjaan bergaji tinggi melalui aplikasi media sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan kegeramannya dan keprihatinan atas peristiwa tersebut.

Pasalnya, hampir 40 anak yang menjadi korban eksploitasi seksual hingga diperjualbelikan demi rupiah dengan tambahan berbagai perlakuan yang tidak manusiawi dari para pelaku. Berbagai kasus eksploitasi seksual dan perdagangan anak yang mencuat ke publik selama kurun waktu Januari hingga Februari 2020, menjadi alarm bagi semua pihak untuk mengoptimalisasi fungsi pencegahan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat dalam Undang-Undang (UU) No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Saya menyayangkan peristiwa yang terjadi pada anak-anak kita. Tidak terbayang dalam benak saya, beban psikologis mereka dipaksa melakukan pekerjaan tersebut, ditambah berbagai perlakuan yang tidak manusiawi yang harus diterima,” ujarnya di kantornya, Senin (17/2). Kementerian PPPA, sesuai amanah dalam UU, akan memastikan anak-anak korban eksploitasi seksual mendapatkan pelayanan yang baik serta pelaku memperoleh pemberatan hukuman maksimal sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Menteri PPPA menyatakan, Pemerintah telah berupaya untuk hadir dalam memberikan pendampingan dan penanganan terhadap anak-anak yang menjadi korban. Berbagai upaya penanganan dilakukan, seperti terapi psikologis, psikososial, realitas kognitif dan edukatif dari unit layanan perlindungan perempuan dan anak atau P2TP2A yang ada di daerah sudah diberikan secara intensif terhadap mereka.

Selain itu, dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak, Kementerian PPPA telah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang peningkatan fungsi Kementerian PPPA dalam memberikan pelayanan rujukan akhir tingkat Nasional.

Menteri Bintang Puspayoga juga menuturkan perkembangan dan kemudahan serta teknologi semakin membuka lebar risiko dan tantangan dalam memerangi kejahatan seksual dan perdagangan anak melalui media online. Teknologi yang digunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab sebagai media melakukan kejahatan semakin berkembang dan bervariatif, sehingga berdampak pada kompleksitas penegakan hukum. Hal ini tentunya menuntut respons dan tanggungjawab semua pihak menyelesaikan persoalan ini bersama-sama.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak, baik Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga, Pemda, aparat penegak hukum, media, industri teknologi untuk bersama-sama memerangi eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui media online. Selain itu, juga harus meningkatkan kepedulian masyarakat melalui literasi digital khususnya bagi orangtua dan anak untuk mampu menyadari dan melindungi diri dari risiko eksploitasi seksual secara online.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PPPA memberikan apresiasi atas langkah Mendagri yang telah membuat surat edaran ke pimpinan daerah, pihak kepolisian yang dengan cepat merespons dan melindungi anak, kementerian/lembaga yang sigap memenuhi hak anak serta tentunya masyarakat yang ikut serta melaporkan kejadian-kejadian di lingkungan tempat tinggalnya. (Ati)

BERITA REKOMENDASI