Menteri Susi Ingin Usut Tuntas Pelaku Illegal Fishing

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendapatkan kehormatan untuk mengisi kuliah umum kepada para peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri tahun ajaran 2019 pada Jumat 28 Juni 2019. Mengusung tema “Meningkatkan Kemampuan Manajerial dan Kepemimpinan Tingkat Tinggi yang Unggul dan Berintegritas di Era Demokrasi dan Globalisasi yang Promoter untuk Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional”, acara tersebut diselenggarakan di di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisan Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Menteri Susi menyampaikan bahwa polisi memiliki peran yang sangat penting untuk turut menjaga kedaulatan Indonesia. Salah satunya, melalui peran menindak pemilik kapal perikanan asing yang melakukan aktivitas-aktivitas ilegal di perairan Indonesia.

Hal tersebut berkaca pada pengalamannya dalam menangani kasus sebuah kapal pengangkut ikan besar bermuatan 3.000 ton ikan di Sabang, serta kapal-kapal lainnya seperti MV Viking dan STS 50 beberapa waktu silam. Menteri Susi bercerita bahwa meskipun pihaknya berhasil menangkap kapal dan menyita muatan ikan senilai Rp20 miliar yang berada di dalamnya, para pemilik kapal dan aktor intelektual yang sesungguhnya belum berhasil tersentuh oleh aparat penegak hukum.

“Saya tenggelamkan kapal 1.200 GT. Pemiliknya siapa dan di mana? Masa kapal segede itu tidak ada pemiliknya? Hal seperti ini tidak boleh terjadi,” ucapnya, dalam keterangannya, Minggu (30/6/2019)

Menteri Susi mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki keterbatasan untuk menangani perkara serupa. Saat ini, KKP hanya mampu menghukum pelaku fisik/pelaku lapangan. Oleh sebab itu, polisi diharapkan dapat mengisi peran untuk menindak para pemilik kapal pelaku aktivitas ilegal di laut dan pelaku intelektual lainnya guna memotong tali kejahatannya hingga tuntas.

Guna mengatasi hal tersebut, pendidikan dalam lembaga polisi harus semakin ditingkatkan agar kemampuan polisi dalam mengusut berbagai kasus kejahatan di laut pun menjadi lebih tepat sasaran. Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam arti yang luas harus dikuasai oleh para penyidik Polri.

“Negara maju, negara modern, negara yang sejahtera itu biasanya satu syarat utamanya, penegakan hukum berusaha untuk menuju ke arah yang berintegritas. Kemudian, diiringi oleh pembangunan kesejahteraan dan yang lainnya. Bila ini jalan, maka investasi bisnis akan hidup,” tegasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI