Merepotkan Jamaah, Penyelenggara Umrah Tolak Biometrik

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro menyampaikan keberatan dan penolakannya atas pemberlakuan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel sebagai persyaratan untuk pengurusan visa calon jamaah umrah.

Sikap itu disampaikan karena sangat membebani calon jamaah umrah mengingat kantor VFS Tasheel yang ada di Indonesia tidak memadai. Selain itu, dominan calon jamaah umrah berasal dari desa atau kabupaten terpencil. "Lima puluh persen calon jamaah kita berasal dari desa sehingga mereka akan sangat kesulitan untuk melakukan rekam biometrik yang hanya ada di beberapa provinsi dan kota besar saja," tegas Joko dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Bagaimana mereka harus bolak-balik menuju kantor VFS Tasheel yang adanya di luar provinsi mereka dan letak geografis Indonesia beragam yang terdiri atas ribuan pulau. Untuk, ujar Joko, keberatan calon jamaah ini tak hanya sebatas waktu dan jarak serta kesusahan  dalam melakukan proses biometrik, tetapi juga materi. Bahkan, pernah ada jamaah yang berasal dari sebuah desa terpencil datang mengeluhkan bahwa mereka harus menghabiskan biaya tambahan dari Rp1 juta hingga Rp6 juta.

"Biaya itu hanya untuk ongkos dan penginapan selama mengurus rekam biometrik," tutur Joko. Hal ini membuat keprihatinan dari para pengusaha umrah sehingga melakukan upaya untuk melobi Pemerintah Arab Saudi agar mau mempertimbangkan kebijakan ini untuk dihapuskan. Dalam usaha itu, Minggu lalu pengusaha umrah dan haji yang tergabung dari dalam Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI)  menemui Wamen Haji Arab Saudi bidang Umrah Dr Azis Wazzan di Jeddah.

Inti dari pertemuan ini, menurutnya, untuk menyampaikan aspirasi calon jamaah Indonesia yang merasa sangat keberatan dengan kebijakan ini.  Joko yang juga Anggota Dewan Pembina PATUHI menilai pelayanan VFS Tasheel yang diberlakukan mulai Senin (17/12/2018), belum siap untuk melayani calon jamaah Indonesia yang setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 1 juta jamaah. 

Bisa dibayangkan, rata-rata per hari kita mengajukan antara 10.000 – 20.000 visa.  Namun pada hari pertama pemberlakuan, kita belum bisa menyetorkan visa karena belum adanya proses rekam biometrik. Kemudian, dihari kedua, kita hanya bisa mengajukan empat saja yang sudah melakukan proses biometrik ke kedutaan. Di hari ketiga, baru bisa diselesaikan prosesnya hanya 110 jamaah. 

"Jika hal ini berlarut-larut, maka tak hanya pelayanan jamaah umrah di Indonesia saja yang terkena imbasnya. Namun, hal ini juga akan berimbas pada akomodasi, pelayanan katering, dan hunian hotel di Arab Saudi," tandas Joko. (Ful)

 

BERITA REKOMENDASI