Meski Cuti Bersama Nataru Ditiadakan, Kegiatan Pariwisata Tetap Boleh Asal Terapkan Prokes

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno mengatakan, pemerintah mentiadakan cuti bersama natal dan tahun (nataru) 2022. Hal ini bertujuan agar meminimalisir peningkatan kasus terkonfirmasi positif. Pasalnya berdasarkan pengalaman nataru tahun lalu, setelah ada libur terjadi peningkatan kasus terkonfirmasi covid-19 yang cukup signifikan.

“Kita masih di tengah-tengah pandemi jadi keputusan kita meniadakan libur bersama ini karena berdasarkan data nataru tahun lalu itu memicu pergerakan yang sangat luar biasa dan mengakibatkan peningkatan kasus yang cukup signifikan,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno dalam Weekly Press Briefing, Senin (01/11/2021).

Sandi mengatakan, walaupun libur dihapuskan oleh pemerintah. Namun, bukan berarti tidak boleh ada kegiatan sama sekali. Namun kegiatan boleh dilakukan asalkan diterapkan protokol kesehatan yang ketat, tidak menimbulkan kerumunan. “Jadi bukan artinya semua kegiatan ditiadakan, tapi dikelola dengan baik dipastikan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” tambahnya.

Dalam rapat pimpinan, Sandiaga memberi arahan adanya sosialisasi paket-paket penyelenggara kegiatan yang berbasis CHSE terintegerasi dengan PeduliLindungi. Kebijakan tersebut pun dilakukan secara ketat oleh masing-masing pengelola wisata, hotel, restoran dan sentra kreatif lainnya.

“Kami ingin menekankan bahwa agar aplikasi PeduliLindungi terus diperluas di berbagai destinasi wisata dengan poin utamanya tetap berkomitmen dalam melakukan protokol kesehatan termasuk juga tidak mengadakan kegiatan yang over capacity atau menimbulkan kerumunan menimbulkan potensi pemicu kasus baru, dan harapannya pemerintah pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan satgas covid setempat dengan asosiasi pengelola dan pengunjung serta elemen lainnya,” paparnya.

Namun Sandi berharap agar pemerintah melakukan pelonggaran aturan naik pesawat. Pemerintah mengizinkan penggunaan hasil tes antigen sebagai syarat untuk naik pesawat, bukan dengan PCR. Pasalnya bila dengan PCR akan membebani masyarakat selaku pengguna moda pesawat. Mengingat, diperlukan biaya tidak murah bagi masyarakat untuk memperoleh layanan tes RT-PCR.

“Tentang tes antigen untuk perjalanan Jawa-Bali, menjadi harapan kita bahwa tes antigen ini bisa menjadi salah satu bagian dari testing dan tracing karena PCR ini tentunya biaya masih mahal. Keputusan (antigen) tidak membebani masyarakat, tapi juga pada saat yang bersamaan mengendalikan covid-19,” ujarnya.

Sandi juga mengatakan, dengan diberlakukannya penumpang oesawat harus menggunakan PCR, maka terjadi penurunan jumlah wisatawan ke Bali. Sebwlimnya angka kedatangan ke Bali yang sempat menyentuh 10 ribu orang per hari, turun menjadi 7 ribu orang per hari. Kendati demikian, angka tersebut lebih baik ketimbang sebelumnya yang sempat menyentuh di bawah 5 ribu orang per hari.

Sandi juga mengatakan, pemerintah tengah mengkaji penurunan jumlah hari karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dan wisatawan mancanegara (wisman) yang telah divaksinasi lengkap dan melaksanakan tes sesuai persyaratan.

“Masukan epidemiolog, jika pelaku perjalanan telah tervaksin lengkap dan sudah dilakukan tes PCR sebelum keberangkatan, saat kedatangan, dan saat keluar, maka dipertimbangkan pengurangan hari karantina dari 5 menjadi 3 hari,” ujarnya.

Sandia mengatakan pemerintah telah membuka pintu Bali untuk wisatawan mancanegara. Namun, sampai saat ini belum ada penerbangan langsung ke Bali. Ia mengatakan pemerintah terus menyelaraskan kebijakan dengan berbagai persiapan yang diperlukan.

“Harapannya dengan 19 negara yang diberikan persetujuan kita bisa mendapat feedback. Kami juga sudah mengajukan negara dengan positivity rate rendah dan bisa mulai dipertimbangkan untuk buka penerbangan langsung,” ujar Sandi. (Lmg)

BERITA REKOMENDASI