Mitigasi Tsunami Terkendala Dana

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan langkah mitigasi atau sosialisasi pengurangan risiko bencana tsunami terhalang jumlah anggaran yang berkurang sejak 2015. Sutopo mengatakan hal ini menyebabkan pembangunan sistem peringatan dini, termasuk pendidikan kebencanaan ikut terhenti.

"Ada latihan-latihan pendidikan kebencanaan. Ya, sekarang sudah enggak ada karena memang enggak ada anggaran. Coba kalau ada anggaran semua kegiatan itu dilakukan secara serentak. Ya, sekarang hanya melewati DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya kadang kegiatannya tidak masif," kata Sutopo.

Sutopo menyebutkan hal itu karena menganggap pembangunan kembali sistem peringatan dini yang sempat berjalan pada 2013, sangat penting untuk mengurangi risiko bencana tsunami. Sistem tersebut tidak hanya terdiri dari pemasangan buoy tapi juga pembangunan shelter dan rambu-rambu untuk evakuasi, pembangunan budaya sadar bencana, dan penerapan peraturan yang berkaitan dengan sistem tersebut.

Ia menyebut sistem ini sebagai 'master plan' pengurangan risiko bencana tsunami. Oleh karena itu, kata Sutopo, sosialisasi terbatas pada kegiataan yang kurang efektif dan lebih sedikit karena hanya bersumber dari APBN dan APBD.

"Ya, akhirnya kegiatannya melekat di kegiatan APBN dan APBD yang sedikit saja. Ada kegiatan sosialisasi tapi mungkin sedikit saja," ujarnya.

Sutopo mengatakan pembangunan sistem tersebut hanya berjalan selama dua tahun yakni 2013 sampai 2014. BNPB juga sempat mengusulkan untuk melanjutkan kembali upaya pengurangan risiko bencana tsunami tersebut. (*)

BERITA REKOMENDASI