MK Kabulkan Gugatan Sri Bintang Pamungkas

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Sri Bintang Pamungkas terkait ketentuan pembayaran pensiun yang diatur dalam UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pensiun bukan termasuk utang negara melainkan kewajiban negara sehingga tidak perlu diatur masa kedaluwarsanya.

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan, permohonan pemohon sebagian beralasan menurut hukum," ujar Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (28/09/2017).

Dalam permohonannya, Sri Bintang mengajukan uji materi pasal 40 ayat 1, 2, dan 3 UU Perbendaharaan Negara. Pada beleid tersebut mengatur tentang hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah akan kedaluwarsa setelah lima tahun sejak utang tersebut jatuh tempo.

Kedaluwarsa yang dimaksud adalah ketika pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa. Sri Bintang merasa dirugikan dengan ketentuan batas waktu tersebut. Menurutnya, pembayaran pensiun tidak mengenal istilah kedaluwarsa karena berpotensi dikenakan denda jika melewati batas waktu tersebut.

Hakim pun menyatakan bahwa jaminan pensiun dan hari tua bukan termasuk utang negara sehingga tidak diatur dengan ketentuan kedaluwarsa. "Maka normal pasal 40 ayat (2) dalam UU tersebut tidak berlaku terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua," kata hakim. (*)

BERITA REKOMENDASI