MK Tolak Gugatan Setnov

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi pasal 46 UU KPK tentang pemeriksaan tersangka yang diajukan Setya Novanto melalui mantan pengacaranya, Fredrich Yunadi.

"Mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Rabu (21/02/2018).

Hakim menyatakan pemohon tak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dalam permohonan, Setnov menggugat pasal 46 ayat 1 dan 2 UU KPK yang menjadi dasar pemanggilan pemeriksaan dirinya dalam kasus e-KTP. Beleid tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 20 A ayat 3 UUD 1945 dan pasal 80 F UU MD3 tentang hak imunitas anggota dewan.

Menurut Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setnov saat itu, pemanggilan anggota dewan oleh KPK semestinya melalui izin presiden. Namun, hakim menilai permohonan Setya Novanto tidak beralasan.

Merujuk pada ketentuan pasal 245 UU MD3 telah menyebutkan secara jelas bahwa pemanggilan terhadap anggota dewan tak perlu izin dari presiden jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana, diancam pidana mati atau seumur hidup atau melakukan tindak pidana yang mengancam keamanan bangsa dan negara, serta disangka melakukan tindak pidana khusus.

"Oleh karena itu sudah sangat jelas izin presiden untuk memanggil anggota DPR tidak berlaku jika melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU MD3," kata hakim anggota Saldi Isra. (*)

BERITA REKOMENDASI