Muker HIMPUH Diharapkan Beri Masukan yang Konstruktif

BANDUNG, KRJOGJA.com – Direktur Bina (Dirbina) Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Arfi Hatim berharap agar Muker HIMPUH dapat menghasilkan rekomendasi dan masukan-masukan yang konstruktif, inovatif, untuk perbaikkan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah ke depan.

"Hasil-hasil Muker ini baik haji khusus maupun umrah nanti disampaikan kepada kami Ditjen PHU. Kita akan bahas bersama-sama pada saat evaluasi penyelenggaraan haji bersama para asosiasi yang ada. Apa yang perlu kita akomodir, setelah musyawarah, ya kita akomodir untuk perbaikkan,” kata Arfi di Bandung, Selasa (25/9/2018)

Sebelumnya ia  mewakili Dirjen PHU Nizar Ali membuka Musyawarah Kerja (Muker) Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) tahun 1440 H/2018 M yang bertema ‘Mengantisipasi dan Memenangi Masa Depan’. Menyinggung soal adanya aturan yang mengharuskan para jemaah umrah melakukan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) sebagai rangkaian untuk mendapatkan visa Umrah dari Kedutaan Besar Arab Saudi, Arfi mengaku Kemenag dalam hal ini Ditjen PHU belum mendapatkan laporan.

Tentu, laporan atau tembusan itu baik dari pihak Kedutaan Besar Arab Saudi mau pun pihak VFS Tasheel selaku pelaksana ketentuan tersebut. “Saya tidak mengatakan hal itu ilegal. Hanya, sampai saat ini belum ada yang melaporkan adanya peraturan tersebut kepada kami di Kemenag, baik dari Kedutaan Besar Arab Saudi mau pun dari Kementerian Luar Negeri kita,” tegas Arfi.

Ia menambahkan, jika suatu saat ada tembusan atau laporan ke Kemenag, Arfi mengatakan pihaknya akan mensikronisasikan dengan aturan yang ada di Kemenag. Sementara, Ketua Umum (Ketum) HIMPUH H Baluki Ahmad menambahan, tidak terlalu mempersoalkan hal itu, hanya ingin penerapan aturan baru yang akan mulai diberlakukan pada 24 Oktober 2018 itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam mencari keuntungan. 

“Selaku asosiasi kami menolak, tapi dengan catatan kalau VFS Tasheel itu tidak merupakan mandatori Kerajaan Arab Saudi. Namun, jika hal itu benar mandatori dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, maka mekanismenya harus diselesaikan dengan baik, karena yang diterapkan sekarang ini sangat memberatkan dan merugikan calon jamaah jika biometrik itu nantinya akan dilakukan di Ibukota Provinsi,” jelas Baluki.

Jika itu benar legalitas dan resmi dari Kerajaan Arab Saudi guna persyatan pengajuan visa, Baluki mengusulkan, hal itu dilakukan di embarkasi umrah saja dan bukan sebagai persyaratan pengajuan visa. Ini karena hanya ada enam embarkasi provinsi keberangkatan umrah. Namun, kalau alasannya karena antrean panjang hingga dua jama saat pemeriksaan di Imigrasi Jeddah atau Madinah, maka ia  lebih memilih antrean ketimbang memakan waktu berhari-hari saat pengurusan di Ibukota Provinsi. (Ful)

BERITA REKOMENDASI