Nadiem Minta Sekolah Laporkan BOS Secara Online, Begini Maksudnya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan sekolah harus melaporkan secara online penerimaan dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dann dipajang di majalah dinding.

“Dana BOS yang ditransfer langsung ke rekening sekolah akan membantu sekolah memenuhi kebutuhan operasional, kitasebenarnya ingin men-simplify tugas kepala sekolah, kita aturan alokasi itu bukan datang dari dinas sebenarnya, itu datang dari kita, dari pusat,” kata Nadiem  dalam ‘Bincang Sore’ dengan Media ,di Kemdikbud Jakarta,Rabu (12/2 2020) malam.

Menurut Nadiem sekolah dan kepala sekolah adalah pihak yang paling tahu kebutuhan sekolah adalah kepala sekolah. Kebutuhan setiap sekolah di daerah, kata dia, juga bermacam-macam. “Contoh ada kemungkinan di beberapa sekolah, nomor satu operasionalnya bukan buku, bukan guru honorer, malah perahu untuk men-transport anaknya dari pulau sebelah ke sekolahnya, kita tahu dari mana, kalau yang tahu itu ya kepala sekolah,” ujarnya.

“Ini contoh-contoh yang variatif kebutuhannya, nggak bisa kita di pusat sok-sok tahu apa kebutuhannya, lucu sekali cerita-ceritanya,” imbuh Nadiem.

Dia juga menjelaskan soal cara memantau penggunaan dana BOS oleh setiap sekolah. Kemendikbud mewajibkan sekolah membuat laporan secara online dan memasang papan laporan di masing-masing sekolah.

“Pelaporannya ada 2. Pertama online, jadi secara digital semua orang dapat mengakses. Kedua kita bikin required harus dipasang di papan di sekolah. Jadi orang tua murid, semua bisa lihat, murid-murid pun bisa lihat, kalau misalkan ada beli projektor, mana projektornya. Jadi itu salah satu hal check and balance,” ucap dia.

Seperti diketahui, mulai 10 Februari 2020, dana BOS akan ditransfer langsung ke rekening sekolah tak lagi ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Nadiem Makarim mengatakan proses transfer masuk dalam perubahan skema pencairan dana BOS di tahun 2020. “Sebelumnya Kementerian Keuangan transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sekarang langsung ke rekening sekolah,” katanya.

Mendikbud juga mengakui jumlah pelajar penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2020 berkurang meskipun anggaran yang diterima oleh peserta didik naik. “Saya belum ada penjelasan yang komprehensif kenapa, tapi memang angkanya ada penurunan,” katanya. .

Penurunan jumlah penerima dana BOS tersebut, kata dia, merujuk pada sistem data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud. Nadiem mengatakan akan mengkaji dahulu kenapa jumlah penerima dana BOS pada 2020 berkurang dari tahun sebelumnya. “Saya akan kaji dulu alasannya kenapa ada penurunan, tapi ke anaknya kita bayar tinggi,” ujar dia.

Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan jumlah peserta didik penerima dana BOS reguler berkurang dari tahun sebelumnya. Terkait hal itu, DPR RI mengaku belum menerima penjelasan lebih lanjut. “Komisi X DPR RI belum menerima data dan penjelasannya, sehingga perlu dikonfirmasi ke Kemendikbud RI,” katanya.

Ia mengatakan berkurangnya peserta didik penerima dana bos reguler bisa jadi karena adanya sekolah yang tidak memenuhi persyaratan atau peserta didik tidak memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dalam Dapodik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 8 tahun 2020 poin-poin atau persyaratan penerima dana BOS reguler ialah peserta didik memiliki NISN pada Dapodik. (Ati)

BERITA TERKAIT