Negara Tak Akan Intervensi Kasus Kivlan Zen

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan pemerintah dan negara tidak akan memberi intervensi apapun terhadap kasus hukum yang menjerat mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen yang kini tengah menjadi tersangka kasus makar, kepemilikan senjata api ilegal, dan pemufakatan jahat.

Menurut dia, pemerintah akan menyerahkan seluruh proses pengusutan kasus Kivlan sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun, Kivlan merupakan mantan Jenderal TNI yang pernah memberikan sumbangsih kepada negara.

Begitu pula dengan permohonan perlindungan dan jaminan yang telah dimintakan Kivlan kepada negara agar pihak Kepolisian memberikan penangguhan penahanan.

"Kami semua sudah sepakat bahwa hukum berjalan. Tidak ada lagi intervensi, tidak ada lagi mempertimbangkan faktor lain," ucap Moeldoko.

Moeldoko mengatakan langkah ini merupakan sikap konsisten yang harus diberikan pemerintah dan negara terhadap hukum yang berlaku. Justru menurut dia, pemerintah harus memberi contoh bahwa hukum bisa dijalankan secara adil kepada siapapun.

"Negara harus konsisten tegakkan hukum, tidak boleh dipengaruhi siapapun dan negara tidak boleh mempengaruhi," ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, terkait pertimbangan status dan sumbangsih Kivlan kepada negara tentu akan dipertimbangkan. Namun, bukan oleh negara, melainkan hakim pengadilan ketika kasus tersebut sudah masuk ranah persidangan. (*)

BERITA REKOMENDASI