Nelayan Melaut di Natuna, Keamanan Dijamin TNI

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah akan memberikan jaminan kepada para nelayan yang mencari ikan di perairan Natuna.

Seperti yang diketahui, laut Natuna kita sedang menjadi rebutan antara Indonesia dengan China. Kapal Coast Guard China memasuki ZEE Natuna tanpa izin.

Moeldoko juga setuju jika perairan Natuna dijaga dengan ketat agar tidak ada lagi yang berani memasuki perairan tersebut.

"Intinya mungkin, ya, wilayah itu memang perlu diisi, yany kedua juga sekaligus berikan jaminan. Pemerintah berikan jaminan kepada siapapun yang melakukan kegiatan mencari ikan di sana, itu harus kita amankan," ujarnya, Senin (6/1/2020).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal klaim China di perairan laut Natuna. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar, apalagi menyangkut masalah kedaulatan Indonesia.

"Tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1/2020).

Hal itu disampaikan Jokowi di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju serta pimpinan lembaga tinggi negara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu setuju dengan apa yang disampaikan menterinya terkait klaim sepihak China tersebut.

Baru-baru ini, kapal ikan China masuk ke Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China atau Tiongkok terhadap wilayah Natuna.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Retno Marsudi usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat 3 Januari 2020.

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, dipastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia. Menurut Retno. ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional, yaitu melalui UNCLOS 1982.

"Tiongkok merupakan salah satu party dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," tukasnya.(*)

BERITA REKOMENDASI