Nikah Siri Dicatat di Kartu Keluarga, Ini Kata Pakar UIN Jakarta

Editor: Ary B Prass

JAKARTA, KRJOGJA.com- Polemik tentang pernikahan siri dapat ditulis di Kartu Keluarga (KK) menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini dipicu dari keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilkan Akta Kelahiran.
Menurut Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullh Jakarta A. Tholabi Kharlie,dalam siaran persnya, Senin (11/10/2021). Secara substansial dapat menangkap spirit perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Khususnya, bagi anak yang lahir dari pasangan nikah siri melalui Permendagri tersebut.
“Hanya saja, semangat untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak warga negara ini justru berpotensi menabrak norma dan keberadaan lembaga lainnya. Di sini letak krusialnya,” ujar Tholabi di Jakarta.
Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menegaskan, dampak dari penulisan status perkawinan dengan sebutan ‘nikah belum tercatat’ atau ‘kawin belum tercatat’ di Kartu Keluarga memberi dampak yang tidak sederhana.
“Meski Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) menggarisbawahi bahwa penyebutan tersebut bukan dalam rangka melegitimasi pernikahan siri, namun dampaknya cukup besar,” ujar Tholabi.
Potensi dampak yang muncul dari aturan tersebut yakni secara logis akan menyuburkan praktik nikah siri di tengah masyarakat. Padahal, sambung Tholabi, prinsip dasar perkawinan adalah asas pencatatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang.
“Di poin ini, penulisan ‘kawin belum tercatat’ dalam kartu keluarga pelaku nikah siri menjadi kontraproduktif,” ungkapnya.

BERITA REKOMENDASI