Nunggak Pajak Mobil dan Motor, Siap-siap Ditagih Paksa

Editor: Ivan Aditya

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Edi Sumantri akan menagih dengan surat paksa bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Selama ini BPRD sudah melakukan berbagai cara seperti fasilitas kemudahan, penghapusan sanksi dan bahkan Samsat Keliling untuk membayar pajak namun wajib pajak tetap saja tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

"Maka nanti kita tindak lanjuti dengan penagihan aktif. Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa," kata Edi.

Pasal 8 UU tersebut menjelaskan surat paksa dikeluarkan bila wajib pajak tidak membayar pajak setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Penagihan pajak akan dilakukan seketika dan sekaligus.

Kemudian pada Pasal 12 dijelaskan objek pajak akan disita bila wajib pajak tidak membayar pajak setelah ada surat paksa. Penyitaan dilakukan oleh juru sita dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang dewasa.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan, BPRD akan tetap melaksanakan door to door bersama Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya mendatangi objek pajak sampai bulan Agustus. Setelah itu BPRD akan melakukan evaluasi. (*)

BERITA REKOMENDASI