OJK Kembali Berikan Pelonggaran Peraturan Prudensial

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA, KRJOGJA.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan sebagai tindak lanjut stimulus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sektor jasa keuangan. Kebijakan tersebut akan efektif berlaku dengan diterbitkannya surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK pada 1 Maret 2021.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan berbagai relaksasi kebijakan prudensial sektor jasa keuangan secara temporer untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih cepat dengan mempertimbangkan adanya unsur idiosyncratic pada sektor jasa keuangan. Pemberian pelonggaran peraturan prudensial ini bertujuan memberikan keleluasaan bagi calon debitur memperoleh kredit berupa penurunan bobot risiko kredit (ATMR) yang dikaitkan dengan Loan to Value (LTV) Ratio dan Profil Risiko serta batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sebagai upaya menurunkan beban cost of regulation.

” OJK tetap memberikan stimulus guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan sektor jasa keuangan baik kebijakan perbankan dan kebijakan perusahaan pembiayaan,” ujarnya dalam surat elektronik, Minggu (21/2).

Wimboh menuturkan stimulus kebijakan perbankan diwujudkan dengan kebijakan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dengan penurunan ATMR menjadi 50 persen dari sebelumnya 100 persen dan kebijakan terkait bobot risiko ATMR kredit beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio LTV. Sebagai upaya dukungan langsung di sektor kesehatan untuk mengatasi pandemi, OJK menetapkan kredit untuk sektor kesehatan dikenakan bobot risiko sebesar 50 persen dari sebelumnya 100 persen

” Untuk kebijakan perusahaan pembiayaan, OJK menurunkan ATMR menjadi 25 hingga 50 persen dari sebelumnya 37,5 sampai 75 persen bagi pembiayaan multiguna KKB. Untuk mewujudkan program sejuta rumah, OJK menetapkan kebijakan bobot risiko ATMR pembiayaan beragun rumah tinggal yang granular dan ringan tergantung pada rasio LTV,” tambahnya.

Sementara itu, Wimboh menegaskan dengan telah mulai beroperasinya Lembaga Pengelola Investasi (LPI), maka penyediaan dana dari Lembaga Jasa Keuangan kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) dikenakan bobot risiko 0 persen. Hal ini sesuai perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit (ATMR Kredit) yang disamakan dengan bobot risiko Pemerintah pusat. (Ira)

BERITA REKOMENDASI