Oligarki Parpol Perburuk Demokrasi Indonesia

JAKARTA, KRJOGJA.com – Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan Indonesia mengalami kegagalan konsolidasi ' Civilization  society".

Menurut Haris  dua dekade pasareformasi, demokrasi Indonesia mengalami stagnasi, salah satunya disebabkan kegagalan terkonsolidasinya masyarakat sipil atau "civil society".

"Ada tiga yang membuat demokrasi Indonesia tertatih yaitu warisan kolonialisme, sistem otoriter yang terlalu lama sejak 1940 hingga 1998, dan kegagalan konsolidasi politik sipil," kata Syamsuddin Haris dalam diskusi bertajuk "Peluang dan Tantangan Demokrasi Kedepan", di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan kegagalan konsolidasi politik sipil itu sudah terlihat sejak 1998 ketika Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X gagal mencapai konsensus politik.

Menurut dia, kegagalan konsolidasi di tingkat elit itu menandakan melembaganya sikap saling curiga elemen sipil yang berlanjut hingga saat ini. "Esensinya kegagalan sipil membangun konsensus, politik mau dibawa kemana dan sistem yang mau dijalankan seperti apa. Saya nilai fenomena transisi demokrasi sampai saat ini munculnya pembelahan politik yang kelihatannya sampai 2019," ujarnya.

Haris mengajak masyarakat menarasikan kembali konsolidasi politik sipil karena kekuatan demokrasi yang dahsyat adalah elemen politik sipil. 
Namun dia menilai, dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, kelompok politik sipil di Indonesia cukup kuat meskipun sering "masuk angin" dan terkooptasi khususnya di tingkat lokal.

"Konsolidasi demokrasi yang berjalan bagaimana masyarakat sipil harus otonom atas dua pihak yaitu masyarakat politik atau negara dan masyarakat ekonomi dalam hal ini pasar," ujarnya.

Dia juga menilai penyebab demokrasi Indonesia stagnan dalam dua dekade adalah terjadinya oligarki politik dan oligarki ekonomi, yang terjadi di tingkat nasional serta lokal.

Menurut dia, jangan bayangkan pasca-reformasi masyarakat menikmati kedaulatan rakyat dan kebebasan sipil karena demokrasi sudah diintervensi oligarki.

"Misalnya di Pilkada, calon yang diusung parpol adalah yang penting memberikan kontribusi rente kepada elit politik. Dampaknya, Pilkada menjadi 'panen raya' bagi para elit politik," katanya.

Haris mengatakan selama ini salah satu episentrum korupsi ada di parpol, padahal parpol menjadi sarana rekrutmen calon pemimpin bangsa.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan sistem oligarki masih terjadi dalam partai politik di Indonesia, sehingga berdampak buruk bagi demokrasi yang sedang berkembang.

"Dampaknya sangat buruk bagi demokrasi Indonesia karena untuk membuat kebijakan ditentukan oleh segelintir orang," kata Firman dalam pemaparan Hasil Penelitian Prioritas LIPI 2018, di Kantor LIPI, Jakarta.

Menurut dia seharusnya penunjukan orang itu didasarkan pada sebuah "merit system" yang ketat atas dasar keahlian seorang menduduki jabatan tersebut.

Namun dia menilai yang terjadi saat ini adalah politik transaksional, sehingga pengisian jabatan politik atas dasar konsep siapa dapat apa, dan mengesampingkan kualitas.

"Itu jadi tren dan cenderung membahayakan bagi demokrasi karena demokrasi tidak akan menghasilkan apapun selain kepentingan elit," ujarnya.
Firman mengatakan dari beberapa kajian akademik menyebutkan bahwa Indonesia menjalankan demokrasi yang ileberal, bukan demokrasi yang kuat dan asli namun bercampur dengan oligarki.
Menurut dia, di Indonesia memiliki karakteristik demokrasi yang unik karena antara demokrasi dan oligarki bisa berjalan bersama-sama.
"Demokrasinya dengan pemilu berjalan secara berkelanjutan dan orang bebas berpartisipasi namun ketika itu ada, lalu ditelikung para pemilik modal yang eksis di parpol. Karena demokrasi biaya tinggi, bagaimana penuhi biaya politik maka perlu sponsor dan itu sarang oligarki yang tidak memberikan sesuatu secara cuma-cuma," katanya.
Dia mengatakan salah satu solusi untuk mengatasinya adalah memperkuat parpol karena episentrumnya di parpol.
Terutama saat ini menurut dia, dalam situasi sekarang parpol mendapatkan legitimasi konstitusional semua jabatan publik harus melalui parpol.
Koordinator Tim Penelitian Prioritas Nasional LIPI 2018, Sarah Nuraini Siregar mengatakan berdasarkan hasil penelitian dan perkembangan kondisi saat ini, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia mengalami hambatan, salah satunya di level lembaga politik.

"Dari sisi penilaian masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap parpol cenderung buruk dibandingkan lembaga lainnya," katanya. (ati)

BERITA REKOMENDASI