Organda Minta Dikaji Ulang Wacana Taksi Online Bebas ‘GaGe’

JAKARTA, KRJOGJA.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organda DKI meminta, rencana akan ada pemberian tanda khusus buat taksi online untuk membedakannya dengan mobil pribadi hingga taksi online bisa bebas melintas di wilayah ganjil genap hendaknya dikaji ulang.

"Sebaiknya Pemerintah DKI meninjau ulang kebijakan pemberian tanda khusus bagi taksi online tersebut," ujar Ketua Unit Sewa Wisata DPD Organda DKI Jakarta, Priatmedi di Jakarta, Kamis (29/08/2019).

Menurut Priatmedi, ekses yang ditimbulkan dari kebijakan itu tidak hanya kepada taksi online namun akan menyebar ke unit sewa wisata yang jumlahnya tercatat lebih dari 250 ribu armada berplat hitam.

"Apakah ekses ini sudah dipikirkan oleh pemerintah kota? Belum lagi dampak kecurangan yang ditimbulkan oleh angkutan pribadi yang mendaftar taksi online hanya sekedar mendapat stiker (bebas ganjil genap)," kata Priatmedi.

Sementara tujuan utama sistem ganjil genap diberlakukan di sejumlah ruas jalan di Jakarta, untuk menekan tingkat polusi. "Kalau kebijakan itu diberlakukan, lantas bagaimana dengan tujuan utama Pemerintah DKI Jakarta," ujar Priatmedi.

Masih kata Priatmedi, kalaupun taksi online dibebaskan ganjil genap, pihaknya dari angkutan pariwisata yang ber plat hitam juga akan memuntut hal yang sama. "Sejauh ini belum tahu secara detail bentuk stiker atau apa. Bisa jadi kebijakan tersebut memiliki potensi pemalsuan. Seperti -pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari tanda khusus ini,” imbuhnya

Sekali lagi Priatmedi meminta sebaiknya Pemerintah DKI mengkaji ulang ekses dari peraturan tersebut. Jangan sampai ada oknum yang berusaha meraup keuntungan dari sistem ganjil genap DKI Jakarta.  Bahkan ada yang secara ilegal menjual pelat nomor berinisial RFP, RFS, dan RFD, yang merupakan sandi kendaraan pejabat, sekaligus STNK-nya. Tujuannya untuk menghindari ruas jalan ganjil genap. (Imd)

BERITA REKOMENDASI