Para Siswa Tatap Muka Wajib bawa Bekal dari Rumah

JAKARTA, KRJOGJA.com –  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD-Dikdasmen), Jumeri ,dalam bincang sore Kamis (13/8 2020) mengatakan Wajib para siswa yang tatap buka bawa bekal makan dan minum dari rumah.

“Anak-anak diminta bawa makanan dari rumah, bawa minuman dari rumah. Itu yang paling aman,” ucap Jumeri .

Kendati sekolah di zona hijau dan kuning diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Akan tetapi demi keamanan peserta didik, kantin sekolah belum diperkenankan untuk buka.

“Kantin-kantin belum bisa buka dulu. Sehingga tidak ada kerumunan di kantin rebutan makanan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Naim menampik kekhawatiran sejumlah pihak soal keamanan atas diizinkannya sekolah di zona kuning untuk mengadakan pembelajaran tatap muka di kelas.

Menurut dia, pihaknya termasuk dua kementerian lain, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berkolaborasi untuk menciptakan keamanan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah.

“Jadi komitmen dari Bapak Menteri itu apa? Ya tentu kalau yang disampaikan Bapak Menteri Dalam Negeri itu tentu Beliau akan berkoordinasi dengan pemda-pemda dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah di bawah Dinas Pendidikan, baik kabupaten/kota maupun provinsi,” kata Ainun Naim .

Kemenkes, kata Ainun juga akan meminta Dinas Kesehatan di setiap daerah untuk mendukung keperluan sekolah dan menyiapkan pembukaan pembelajaran tatap muka di kelas.

“Misalnya Dinas Kesehatan ikut mengecek tentang kesiapan fasilitas kesehatan (di sekolah),” ucap dia.

Ainun sebelumnya menyebut bahwa tak semua sekolah di zona hijau dan kuning dapat secara otomatis mengadakan pembelajaran secara tatap muka di kelas. Menurutnya, harus ada persiapan lebih dulu yang harus dipenuhi.

“Misalnya dinas itu perlu cek (persiapan) itu sekolah ada tempat cuci tangan atau tidak, tempat cuci tangannya cukup atau tidak, ada disinfeksi atau tidak, toiletnya bagaimana, kemudian ada proses membersihkan fasilitas umum. Dan kalau ada masalah Dinas Kesehatan akan (turut) menangani,” jelas dia.

Hasil klarifikasi kami pada kepala dinas pendidikan setempat, ada kejadian klaster di satuan pendidikan,” terang Jumeri .

“Namun khusus di Papua itu perlu kami luruskan bahwa itu akumulasi pasien Covid-19 sejak Maret hingga Agustus 2020,” imbuhnya.

Tak hanya itu saja, Jumeri juga menjelaskan bahwa ada 1 anak yang tertular Covid-19 tapi itu sebelum diberlakukan pembelajaran tatap muka di sekolah.

“Jadi, itu bukan karena kita membuka zona kuning untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Tetapi jumlah 289 itu adalah akumulasi yang terpapar Covid-19 di Papua,” jelasnya.

Tak hanya di Papua saja, Jumeri juga menjelaskan di beberapa wilayah lain di Indonesia. Seperti di Balikpapan yang ada guru terpapar Covid-19.

Dirjen PAUD-Dikdasmen menjelaskan bahwa guru tersebut terpapar Covid-19 dari tetangganya dan bukan dari sekolah. Bahkan setelah itu guru tersebut langsung diisolasi mandiri di rumah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pemantauan terhadap proses pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning.

Kemendikbud melakukan pemeriksaan terhadap sekolah yang mengisi daftar isian sebagai syarat penerapan pembelajaran tatap muka.

“Kami sudah memotret beberapa sekolah yang sudah melakukan pengisian daftar isian kesiapan sekolah untuk membuka tatap muka,” katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan Kemendikbud, hingga saat ini 7.002 sekolah masih melakukan pembelajaran dari rumah.

Sementara yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka ada 1.410 sekolah.

Jumeri mengatakan pihak sekolah telah taat dengan ketentuan dari SKB 4 Menteri soal pembelajaran di tengah pandemi corona.

Berdasarkan data Kemendikbud ada 256 Kabupaten Kota yang masuk zona hijau dan kuning.

“Mudah-mudahan ini memperjelas bahwa ternyata dari yang sudah diberi kesempatan saja, tidak semuanya langsung membuka serentak. Mereka tetap memperhatikan ketentuan pada SKB 4 menteri,” kata Jumeri.

Ketentuan yang dipersyaratkan oleh SKB 4 Menteri adalah pengakuan izin kepada Dinas Pendidikan setempat.(ati)

BERITA REKOMENDASI