Parpol Curi Start Kampanye, KPU dan Bawaslu Siapkan Sanksi

JAKARTA, KRJOGJA.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi parpol yang terpantau melakukan kegiatan kampanye sebelum 23 September. 

"Kita tahu rangkaian kegiatan kampanye untuk Pemilu Serentak 2019 baru bisa dimulai pada 23 September 2018. Dalam pemilihan legislatif (pileg) sebelumnya,   begitu ditetapkan paslon,  maka tiga hari setelahnya bisa melakukan kampanye," ungkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman,di Jakarta,Selasa (20/02/2018).

Pada Serentak 2019 mendatang, kata Arief kondisinya berbeda. Menurut regulasi dan esepakatan di antara penyusun undang-undang bahwa  lama masa kampanye pileg akan dikurangi. "Masa kampanye jadi disamakan dengan masa kampanye pemilihan presiden (pilpres).  Maka, jadwal dimulainya kampanye baru bisa dilakukan tiga setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) pada 20 September.  Kampanye Pemilu 2019 dimulai 23 September mendatang,"  jelasnya.  

Karena itu, kata Arieg diingatkan jika ada jeda waktu sekitar tujuh bulan setelah masa penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Tujuh bulan ini adalah masa yang bisa menimbulkan perdebatan mengenai bentuk-bentuk kegiatan oleh parpol yang bisa dikategorikan sebagai kampanye.  

"Prinsipnya,  kalau kegiatan itu masuk kategori kampanye maka akan dilarang. KPU,  Bawaslu,  Dewan Pers dan KPI sedang rapat untuk menentukan definisi terkait kategori kegiatan kampanye itu.  Sekilas kita simpulkan yang selama ini muncul (di media ketika ada lambang parpol lalu ada nomor urut parpol di Pemilu) adalah itu kampanye, " tegas Arief.

Penegakan hukum atas pelanggaran oleh parpol sebelum masa kampanye Pemilu 2019 akan ditegaskan oleh KPU dan Bawaslu.  Sementara itu, KPI nantinya akan menindak lembaga penyiaran yang menayangkan bentuk-bentuk kampanye sebelum 23 September.  

"Sanksinya sudah diatur dalam undang-undang (UU Pemilu 7 Nomor 2017 dan kami tinggal mengidentifikasikan saja apakah sebuah aktivitas masuk dalam kegiatan kampanye atau tidak.  Jika iya, maka sanksinya diatur mulai dari peringatan,  penghentian kampanye sampai pidana dan diskualifikasi, " tegas Arief. (Ati)

Sebelumnya,  KPU memastikan 14 parpol lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Keempatbelas parpol yang lolos yakni PDIP,  Golkar, PPP,  PKB,  Partai NasDem,  Hanura, Partai Demokrat,  Partai Gerindra, Partai Perindo,  PSI,  Partai Berkarya,  Partai Garuda, PKS dan PAN. Saat ini,  14 parpol tersebut telah mengantongi nomor urut peserta pemilu.  (Ati)

 

 

BERITA REKOMENDASI