Partai Milik Rhoma Gagal Ikut Pemilu

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA (KRjogja.com) – Partai Islam Damai dan Aman (Idaman) yang dipimpin Rhoma Irama, gagal tampil pada Pemilu 2019. Pasalnya, gugatannya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 956.000," ujar Ketua Majelis Hakim PTUN M Arief Pratomo saat membacakan putusan sidang gugatan Partai Idaman, Selasa (10/4).
Dalam sidang ini Partai Idaman menggugat Keputusan KPU No 58 tahun 2018 yang menetapkan partai ini tidak lolos administrasi, sehingga tidak dilakukan verifikasi oleh KPU. Majelis Hakim menyatakan, putusan diambil setelah mempelajari dan melakukan penelitian terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Pengadilan menyatakan Partai Idaman terbukti tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yang dipersyaratkan KPU tentang partai politik peserta pemilu.

Seusai pembacaan putusan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama langsung mengeluarkan sejumlah uang pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000 untuk membayar biaya perkara. Di hadapan wartawan serta pengunjung sidang, ia menyatakan kepada Majelis Hakim untuk membayar secara kontan. "Majelis Hakim, saya bayar secara kontan," kata Rhoma Irama sembari mengangkat uang dan beranjak ke meja Majelis Hakim.

Namun, pada saat bersamaan Majelis Hakim tampak sudah beranjak keluar ruang sidang dan pihak pengadilan segera mengarahkan Rhoma serta kuasa hukum agar uang biaya perkara diberikan seusai persidangan melalui posedur yang berlaku atau tidak secara langsung kepada Majelis Hakim di ruang sidang.

Atas putusan tersebut, Rhoma menyatakan dirinya patuh dan tertib hukum. Kendati demikian, pihaknya meyakini, KPU telah melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya menyatakan setiap partai politik lama maupun baru wajib untuk diverifikasi.

Menurut Rhoma, Partai Idaman sebagai partai yang sudah berbadan hukum, untuk selanjutnya berhak mendukung calon kepala daerah dalam Pilkada dan calon presiden serta wakil presiden dalam Pilpres. Lantaran itu, Partai Idaman akan membangun sebuah koalisi permanen dengan sejumlah partai politik untuk mendukung Pilkada serta Pilpres. (Sim/Ful)

BERITA REKOMENDASI