Pastikan Keamanan, Pembuatan Vaksin Diawasi Ketat

Editor: KRjogja/Gus

KRJOGJA.com – Uji klinik vaksin Sinovac telah masuk fase III dan selesai melakukan
penyuntikan kepada seluruh sukarelawan yang dikerjakan di center Fakultas Kedokteran Universitas
Padjadjaran (FK Unpad). Pendampingan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
sejak pengembangan protokol uji klinik dan inspeksi pelaksanaan uji klinik. Sedangkan untuk
memastikan mutu vaksin COVID-19 dilakukan inspeksi kesiapan fasilitas produksi baik di Cina maupun di
Bio Farma.

Uji klinik merupakan tahapan penting guna mendapatkan data efektivitas dan keamanan
yang valid untuk mendukung proses registrasi vaksin COVID-19. Sejauh ini tidak ditemukan adanya
reaksi yang berlebihan atau Serious Adverse Event yang ditemukan selama menjalankan uji klinik fase III
di Unpad.

“Perkembangan vaksin COVID-19 sudah masuk uji fase III, tinggal menunggu laporan
dari Brazil, China, Turki, dan Indonesia. Setelah laporan selesai barulah keluar izin edarnya. Jadi untuk
mendeteksi dan mengkaji apakah ada kaitannya imunisasi dengan KIPI ada ilmunya, yang disebut
Farmakovigilans. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan, meyakinkan masyarakat, sehingga
memberikan pelayanan yang aman bagi pasien dan memberikan informasi terpercaya,” kata Prof. Hindra Irawan Satiri, SpA(K), MTropPaed, Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada acara Dialog Produktif bertema Keamanan Vaksin dan Menjawab KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (18/11).

Lebih lanjut lagi, Prof. Hindra menerangkan bahwa semua fase-fase uji klinik vaksin memiliki syarat yang
harus dilakukan. Semua syarat harus terpenuhi baru boleh melanjutkan ke fase berikutnya. Namun
dalam keadaan khusus, seperti pandemi COVID-19, proses dipercepat tanpa menghilangkan syarat-
syarat yang diperlukan. Semua proses ini pun didukung oleh pembiayaan dan sumber daya yang
dibutuhkan, sehingga proses-proses yang lebih panjang dalam penemuan vaksin bisa dipersingkat.

“Saya tidak setuju terminologi anti vaksin, masyarakat sebenarnya masih mis konsepsi, artinya
pengertian masyarakat belum mantap karena mendapat keterangan dari orang-orang yang kurang
kompeten atau bukan bidangnya. Kita perlu mendapatkan informasi dari sumber-sumber terpercaya
seperti organisasi profesi dan kesehatan terpercaya. Jangan dari situs yang tidak jelas, dari grup
WhatsApp itu yang membingungkan masyarakat”, kata Prof. Hindra.

BERITA REKOMENDASI