PBNU Komitmen Dukung Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas

Editor: Agus Sigit

JAKARTA, KRJOGJA.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen melanjutkan kampanye dan sosialisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dilakukan selama ini. Selain itu, PBNU juga bersedia melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk percepatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, salah satunya dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Pernyataan tersebut disampaikan pengurus baru PBNU saat menerima audiensi komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (21/1/2022). Audiensi diterima Wakil Ketua Umum PBNU Sayyid Muhammad Hilal al-Aidid didampingi Katib Syuriah PBNU Dr H Hilmy Muhammad MA.

“PBNU berkomitmen mendukung perjuangan KND. Melanjutkan kampanye dan sosialisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas seperti yang sudah ditunjukkan selama ini,” kata Habib Hilal.

Selain itu menurutnya, PBNU membutuhkan banyak saran dan masukan guna ikut memperjuangkan hak-hak masyarakat. “Karena hal itu memang menjadi perintah agama dan kehendak peradaban,” lanjut Habib Hilal.

Katib Syuriah PBNU Gus Hilmy menambahkan, kunjungan KND ini merupakan kali pertama sejak pengurus PBNU diumumkan, bahkan belum dilantik. Selain itu, pihaknya menegaskan komitmen PBNU yang akan lebih mengoptimalkan program sosialisasi pemenuhan hak-hak disabilitas, yang telah diupayakan pengurus sebelumnya.

“Kesadaran masyarakat yang masih minim terhadap hak-hak penyandang disabilitas menjadi tantangan. Meski demikian, selama ini NU masih terus berusaha mengkampanyekan dan memperjuangkannya,” ujar pria yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, anggota komisioner KND yang turut hadir, Ketua KND Dante Rigmalia, Fatimah Asri Muthmainah, Deka Kurniawan, Eka Prastama Widiyanta, Kikin Purnawirawan Tarigan Sibero, Jonna Aman Damanik dan Rachmita Maun Harahap.

KND mengharapkan agar PBNU dapat melanjutkan upaya perjuangan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari perjuangan yang sebelumnya sudah dilakukan. Utamanya melalui penerbitan buku Fiqh Disabilitas dan musyawarah ulama seputar penyandang disabilitas dalam pengamalan beragama, seperti yang sudah dilakukan di Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Nusa Tenggara Barat (2017) maupun di Muktamar NU ke-34 di Lampung tahun lalu.

KND mengharapkan beberapa kerja sama dengan PBNU untuk beberapa hal. Di antaranya kajian diskursus keagamaan oleh kiai dan tokoh-tokoh NU serta kampanye pemenuhan hak-hak disabilitas melalui berbagai forum, baik pengajian, pembelajaran di pondok pesantren, maupun madrasah-madrasah.

Selain itu, KND mendorong PBNU untuk menerbitkan buku-buku agama yang diperlukan bagi para penyandang disabilitas guna membaca Alquran, meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan mereka dalam beragama. (Feb)

 

BERITA REKOMENDASI